logo rilis
KPK Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan sebagai Tersangka
Kontributor
Tari Oktaviani
16 Mei 2018, 23:39 WIB
KPK Tetapkan Bupati Bengkulu Selatan sebagai Tersangka
Penetapan tersangka di KPK disertai pemaparan barang bukti. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, lantaran menerima hadiah atau janji terkait pengadaan infrastruktur jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018. 

Ironisnya istri dan keponakannya juga turut terlibat, sehingga KPK juga menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dalam kegiatan ini. Ada istri dan keponakan yang menerima uang tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan empat tersangka.

Politisi partai Perindo Bengkulu ini diduga telah menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari sebesar Rp98 juta. 

Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Adapun nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta.

"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ujarnya. 

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati (istri), dan Nursilawati (keponakan) sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. 

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)