logo rilis

KPK Terus Cari Barang Bukti Kasus Bupati Bengkulu Selatan
Kontributor
Tari Oktaviani
21 Mei 2018, 11:59 WIB
KPK Terus Cari Barang Bukti Kasus Bupati Bengkulu Selatan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan lebih banyak pencarian barang bukti dalam kasus suap yang menimpa Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin lusa (19/5) dilakukan penggeledahan di empat tempat.

Adapun kali ini yang digeledah ialah dua rumah milik vendor pihak swasta dan dua rumah milik PNS. "Dilakukan penggeledahan di lokasi rumah dan kantor di Iskandar Baksir, Batu Lambang, Kec. Manna; rumah di H. Pudin, Ipul, Kec. Manna; rumah di A. Yani, Kec. Manna dan rumah di Buidani Masik, Kec. Manna.

Namun sayangnya Febri masih enggan memberitahu barang bukti apa saja yang didapat dan benda apa saja yang disita tim KPK dalam penggeledahan itu. "Kami belum bisa smpaikan informasi benda-benda yang disita dari lokasi. Akan di-update lebih lanjut," paparnya.

Kendati begitu, dia menyampaikan, dalam penggeledahan di rumah bupati beberapa waktu lalu, tim menyita sejumlah dokumen proyek penunjukan langsing dan dokumen tender lain yang terkait dengan perbuatan Bupati.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan infrastruktur jalan di Kabupatem Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018. Ironisnya istri dan keponakannya juga turut terlibat sehingga KPK juga menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dalam kegiatan ini. Ada istri dan keponakan yang menerima uang tersebut," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Dirwan Mahmud bersama istrinya yang bernama Hendrati dan Nursilawati, Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga keponakan Dirwan bekerjasama dalam menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan empat tersangka," katanya.

Politisi partai Perindo Bengkulu ini diduga telah menerima suap dari Juhari sebesar Rp98 juta. Suap tersebut terkait dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digarap oleh Juhari. Adapun nilai suap tersebut merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta.

"Uang diberikan oleh JHR (Juhari), seorang kontraktor yang telah menjadi mitra dan mengerjakan beberapa proyek sejak 2017 di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan," ujarnya. 

Dalam melakukan penangkapan kemarin, tim KPK menyita uang tunai senilai Rp85 juta dan bukti transfer senilai Rp15 juta dan dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukkan langsung.

Atas perbuatannya, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari yang ditetapkan Sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. 

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)