logo rilis
KPK Telisik Dugaan Korupsi Korporasi Pembangunan Tower
Kontributor
Tari Oktaviani
23 Mei 2018, 20:04 WIB
KPK Telisik Dugaan Korupsi Korporasi Pembangunan Tower
Jurubicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015 yang menjerat Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa (MKP) masih terus didalami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru  Bicara KPK Febri Diansyah berujar salah satu yang ditelisik yakni dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus tersebut.

Ini tampak dari gencarnya pemeriksaan terhadap petinggi dari dua korporasi yakni PT Tower Bersama dan anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk serta PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).  Menurut Febri pemeriksaan pada petinggi korporasi itu dilakukan untuk melihat lebih detail proses perizinan dari menara tersebut.

"Pemeriksaan saksi-saksi dari perusahaan tersebut memang perlu dilakukan karena penyidik perlu merinci bagaimana proses perizinan yang dilakukan terkait pembangunan menara telekomunikasi tersebut," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Namun begitu ia memastikan belum ada tersangka baru dalam kasus tersebut. "Sejauh ini belum ada tersangka baru, kami masih fokus pada tersangka yang sudah diproses," ujarnya.

Diketahui sebelumnya tim penyidik KPK juga sempat menggeledah kantor PT Tower Bersama di The Convergence Indonesia dan kantor PT Protelindo di Menara BCA. Sejumlah dokumen dan surat elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus suap itu pun telah disita penyidik.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam dua perkara. Dua perkara yang menjerat orang nomor satu di Mojokerto itu yakni suap dan gratifikasi.

Pada kasus pertama, Mustofa diduga telah menerima suap atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Mustofa dijerat sebagai tersangka bersama dengan Permit and Regulatory Division Head Tower Bersama Group, Ockyanto dan Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustafa diduga menerima suap dari Ockyanto dan Onggo Wijaya sebanyak Rp2,7 miliar untuk memuluskan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojoekerto tahun 2015.

Sementara pada perkara kedua, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi bersama dengan Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin. Keduanya diduga menerima gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk pembangunan jalan di tahun 2015.

Editor: Yayat R Cipasang


500
komentar (0)