logo rilis
KPK Tegaskan Akan Usut Anggota DPR Penerima Suap Bakamla
Kontributor
Tari Oktaviani
08 April 2018, 12:22 WIB
KPK Tegaskan Akan Usut Anggota DPR Penerima Suap Bakamla
Ilustrasi KPK. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, tak menutup mata adanya kemungkinan keterlibatan anggota DPR lainnya di kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Ia berujar, penyidik KPK tidak akan berhenti di anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi saja.

"Memang kan kalau kita lihat perhubungan pertahanan istilahnya di komisi 1 DPR kaitannya ya bisa jadi. Tapi kan itu pengembangannya bahwa sejauh mana teman-teman penyidik bisa kembangkan itu. Kita nggak pernah berhenti di satu orang tapi perlu waktu aja," ungkap Saut kepada rilis.di, Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap orang-orang yang disebut dalam persidangan ikut menerima uang suap Bakamla perlu dilakukan lebih lanjut. Namun, ia mengatakan, penyidik mencermati dahulu kesesuaian bukti yang satu dengan bukti lainnya.

"Penyidik kan sudah punya tahapan. Sabar aaja. Yang penting pelan-pelan. Pasti ada tahapan kemajuannya," tegasnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan, semua yang terungkap dalam fakta persidangan harus diusut. Ia menegaskan, pihaknya akan mengusut siapapun yang terbukti terlibat, walaupun salah satu nama yang disebut saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.

"Kita enggak takut. Takutnya kalau kita enggak laksanakan UU. Artinya prosesnya hanya butuh waktu. Jangan abuse, jangan politicking," tegasnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Fayakhun sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Fayakhun diduga menerima ‎hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan 1 persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar US$300 ribu . Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla.

Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah yang diberikan melalui anak buahnya, M Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan.

‎Dalam kasus ini, muncul pula sejumlah nama anggota DPR yang disebut ikut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satmon pada Bakamla. Mereka yakni, Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin dan Eva Sundari, Politisi Golkar Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Tak hanya itu saja, nama Setya Novanto dan Kahar Muzakir yang kala itu duduk si Badan Anggaran DPR juga turut disebut dalam persidangan. Hal ini lantaran adanya percakapan antara Fayakhun dengan Erwin Arief yang merupakan perantara. 

Hal tersebut terungkap, ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.

Lalu, uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi mengingat hingga hari ini belum diketahui keberadaannya.

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)