logo rilis

KPK Tak Terganggu Hilangnya Status JC Para Terdakwa e-KTP
Kontributor
Tari Oktaviani
20 April 2018, 13:54 WIB
KPK Tak Terganggu Hilangnya Status JC Para Terdakwa e-KTP
Komisioner KPK Saut Situmorang memberikan pemahaman tentang korupsi saat rapat konsultasi dengan seluruh kader yang menjabat kepala daerah di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (19/2/2018).

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengaku tak terganggu dengan dihilangkannya status Justice Collaborator (JC) para terdakwa kasus korupsi e-KTP. Ia tak khawatir adanya putusan banding dan kasasi itu membuat para terdakwa kasus korupsi itu mengurungkan niat untuk bekerjasama dengan KPK atau JC.

"Intinya KPK tidak boleh mencampuri itu dan itu harus dihargai karena itu putusan, tugas KPK hanya membawa orang ke depan pengadilan," ungkapnya di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Ia mengatakan, untuk memberi efek jera sekaligus memberi penghargaan bila pelaku kooperatif ada banyak caranya. Sehingga tak hanya berpatokan pada lamanya hukuman penjara.

"Kalau memang kita mau bicara efek jera, kemudian korupsi harusnya segera berhenti mungkin banyak cara, tidak hanya di situ saja, ada pencegahannya juga," paparnya.

Namun begitu, Saut mengaku tak mempersoalkan bila JC dari Andi Narogong, Irman dan Sugiharto dihilangkan oleh hakim di tingkat banding atau kasasi. "JC itu sendiri kan memang ada di dalam PerMa, di dalam SEMA sudah ada. Kita kan atas dasarnya itu jdi kalau MA nanti menilai lagi ya gapapa, kita hargai saja, karena memang sistem hukum kita begitu," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) perberat hukuman terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang menjadi terdakwa dalam kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Keduanya masing-masing divonis menjadi 15 tahun penjara.

"Kedua terdakwa hukumannya sama-sama diperberat menjadi 15 tahun," ujar Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi saat dihubungi, Kamis (19/4/2018).

Vonis kasasi itu diputus oleh tiga Hakim Agung, yakni Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Abdul Latif pada Rabu 18 April 2018. Tak hanya itu saja, keduanya juga dikenakan denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Kemudian, Irman dibebankan uang pengganti sebesar US$500 dan Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar, maka Irman akan dikenakan tambahan penjara selama 5 tahun.

Sedangkan, Sugiharto dibebankan uang pengganti sebesar US$450 dan Rp460 juta. Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan 2 tahun penjara.

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi awalnya menjatuhkan vonis Irman dan Sugiharto masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tentunya dengan adanya putusan MA ini maka hukuman keduanya menjadi lebih berat.

Lalu sebelum Irman dan Sugiharto, dalam putusan PT DKI Nomor ‎5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI yang dikutip dari Direktori Mahkamah Agung (MA), Andi Narogong dikategorikan sebagai pelaku utama. Oleh karenanya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak status JC untuk Andi Narogong.

Selain itu, ‎Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga memperberat pidana penjara terhadap pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong menjadi sebelas tahun.

Andi Narogong juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar, uang pengganti sebesar US$2,5 juta dan Rp1,186 Miliar. Adapun, putusan tersebut lebih tinggi tiga tahun dari vonis penjara pada tingkat pertama atau di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)