logo rilis

KPK Tak Sepakat Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya
Kontributor
Tari Oktaviani
10 April 2018, 14:00 WIB
KPK Tak Sepakat Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya
Jubir KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sepakat apabila sistem pilkada diubah dipilih oleh DPRD. Menurut KPK, meskipun diubahtak dipilih secara langsung, belum jaminan tidak akan adanya praktik korupsi.

"Korupsi dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung. Saya kira terlalu jauh mengkambinghitamkan sistem pilkada langsung yang sudah kita pilih sebelumnya sebagai salah satu bentuk proses demokrasi di Indonesia," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (10/2/2018).

Ia menilai, tingginya biaya kontestasi politik sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab masalah. Hal ini sudah banyak buktinya dalam sejumlah OTT di daerah. Sehingga, menurut Febri, hal itu lah yang perlu diselesaikan.

"Apalagi saat ini, sekitar 122 anggota DPRD telah diproses KPK dalam kasus korupsi. Kami sudah membuktikan dalam sejumlah kasus yg ditangani, bahwa kewenangan pembentukan regulasi, anggaran dan bahkan pengawasan diselewengkan dengan imbalan sejumlah uang. Kami tentu harus lebih cermat dan mendalam dalam melakukan kajian sebelum menyimpulkan sesuatu," tegasnya.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan DPR mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Salah satu wacana yang mengemuka yaitu mengembalikan pilkada ke DPRD dengan sejumlah perbaikan.

Langkah itu setelah melihat kenyataan banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi yang ditengarai akibat mahalnya biaya pilkada, terutama yang harus ditanggung oleh kandidat. Hingga kini saja, terdapat sekitar 90 kepala daerah yang dijerat KPK lantaran terlibat korupsi.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)