logo rilis
KPK Tak Perlu Patuhi Putusan Praperadilan Tetapkan Boediono Tersangka, Ini Alasannya
Kontributor
Tari Oktaviani
11 April 2018, 16:19 WIB
KPK Tak Perlu Patuhi Putusan Praperadilan Tetapkan Boediono Tersangka, Ini Alasannya
Mantan Wapres RI Boediono. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak perlu menuruti amar putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan korupsi dana talangan/bailout Bank Century‎ yang memerintahkan Boediono sebagai tersangka.

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, keputusan hakim tersebut sudah melampaui batas kewenangan praperadilan.

"Memang tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan praperadilan, tetapi terhadap putusan yang melebihi kewenangan itu tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. Bahkan menurut saya bisa diajukan peninjauan kembali (PK)," kata Fickar kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Ia menjelaskan, ruang lingkup praperadilan  ialah kompetensinya terkait keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut, serta menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Selain itu, untuk memutus ganti rugi dan rehabilitasi dan menyatakan sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. Hal itu dikatakannya, sudah jelas termaktub dalam putusan MK dan pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP. 

"Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah dan menyita serta menyatakan seseorg sebagai tersangka. Selain kewenangan tersebut, maka praperadilan tidak berwenang memutuskan termasuk memerintahkan menetapkan seseorg sebagai tersangka dalam hal ini menetapkan Budiono sebagai tersangka," paparnya.

Dengan demikian, Fickar berujar, meski KPK menjadi lembaga independen yang harus tunduk pada putusan pengadilan, namun dengan catatan sepanjang peradilan yang mengeluarkan putusan itu mempunyai kewenangan untuk memutusnya.

Seperti misalnya, putusan sah atau tidaknya penghentian perkara dan memerintahkan KPK membuka perkara kembali wajib dilaksanakan oleh KPK. 

"Putusan praperadilan yang memerintahkan agar Budiono ditetapkan sebagai tersangka jelas telah melebihi kewenangan praperadilan," tegasnya.

Sebelumnya, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait kasus dugaan korupsi dana talangan/bailout Bank Century‎.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya akan menyerahkan salinan putusan praperadilan dari PN Jaksel kepada KPK secepatnya. Ia pun berharap agar KPK segera menuntaskan kasus ini dengan menetapkan tersangka baru.

"Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK dalam kasus korupsi Century, maka tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan tersangka baru dalam kasus Century," jelas Boyamin di Jakarta.

Dalam kasus ini setelah terdakwa Budi Mulya divonis bersalah sejak dua tahun lalu dalam perkara Century, hingga kini KPK belum menetapkan tersangka baru. MAKI kemudian mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK terkait kasus Century hingga tiga kali, agar KPK menetapkan tersangka baru.

Perkara ini memang kerap menyeret beberapa nama pejabat penting negara kala itu. Seperti pernah disebut dalam dakwaan Budi Mulya, mereka di antaranya ‎Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Goeltom, dan Raden Pardede.

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)