logo rilis
KPK Sudah Periksa 6 Anggota DPRD Lamteng Terduga Suap, 2 di Antaranya Tersangka
Kontributor
Tari Oktaviani
08 Mei 2018, 15:40 WIB
KPK Sudah Periksa 6 Anggota DPRD Lamteng Terduga Suap, 2 di Antaranya Tersangka
FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— KPK telah memeriksa enam Anggota DPRD Lampung Tengah yang diduga ikut menerima suap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lamteng kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018. 

Adapun keenam orang itu ialah J Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana dan Zainuddin. J Natalis Sinaga dan Rusliyanto bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, keempat orang lainnya itu pun sudah digali perannya melalui pemeriksaan. Seperti Junaidi Sunardi pernah diagendakan diperiksa pada 26 Februari 2018 dan 27 Maret 2018.

"Raden Zugiri pernah diperiksa 26 Februari 2018 dan 7 Maret 2018. Zainuddin pada 1 Maret 2018 dan 27 April 2018, sedangkan Bunyana pada 6 Maret 2018," paparnya, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Febri menuturkan, prinsipnya segala keterangan yang didapat dari para tersangka akan ditindaklanjuti oleh KPK. Karena itu lah pemeriksaan kepada beberapa anggota DPRD Lamteng tersebut dilakukan. Namun, Febri tidak bisa menjelaskan apa saja keterangan yang didapat dari para anggota DPRD yang diduga menerima suap itu.

"Tentu itu bersifat teknis penyidikan ya jadi tidak bisa disampaikan. Tetapi yang jelas kita mengonfirmasi terkait dugaan penerimaan tersebut," paparnya.

Kepala Dinas Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman, didakwa menyuap sejumlah anggota DPRD Lamteng senilai Rp9,6 miliar bersama-sama dengan Bupati Lamteng, Mustafa.

"Terdakwa telah memberi sesuatu berupa uang yang nilai keseluruhannya Rp9,6 miliar," ujar jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (7/5).

Adapun beberapa anggota DPRD Lamteng itu yakni Wakil Ketua I DPRD Lamteng Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Ketua F-PDIP Raden Zugiri, Bunyana dan Ketua F-Gerindra Zainuddin.

Jaksa menyebut uang tersebut diberikan agar para anggota DPRD menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

Sebagai realisasinya, para anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Jaksa mengatakan, mulanya Bupati Lamteng melakukan komunikasi mengenai permintaan persetujuan anggota DPRD tersebut. Namun, anggota DPRD yang diwakili Natalis Sinaga mengajukan permintaan uang kepada Mustafa.

Kemudian, Mustafa memerintahkan Taufik Rahman untuk mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek pemkab pada 2018. Sehingga uang suap pun diberikan kepada para pimpinan DPRD, masing-masing ketua fraksi dan anggota DPRD.

"Mustafa mengarahkan terdakwa agar mengumpulkan uang dengan cara menghubungi para rekanan yang nantinya akan mengerjakan proyek TA 2018 yang dananya berasal dari pinjaman daerah, antara lain Simon Susilo dan Budi Winarto alias Awi," terangnya.

Dari pertemuan itu Simon Susilo mengambil paket dengan anggaran sebesar Rp67 miliar dengan komitmen fee sebesar Rp7,7 miliar. Sementara, Budi Winarto alias Awi mengambil proyek pengerjaan dengan nilai anggaran Rp40 miliar, dan bersedia memberikan kontribusi Rp5 miliar.

"Tindak lanjut kesepakatan tersebut kemudian terdakwa memerintahkan Rusmaladi untuk mengambil uang dari Simon Susilo dan Budi Winarto secara bertahap sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp12,5 miliar," terang jaksa.

Setelah uang itu terkumpul, terdakwa kemudian menyetorkan uang tersebut kepada sejumlah anggota DPR yang disarahkan secara bertahap ke:

a. Natalis Sinaga melalui Rusmaladi sebesar Rp2 miliar. Uang tersebut untuk bagian Natalis sebesar Rp1 miliar dan sisanya diserahkan kepada Iwan Rinaldo Syarief selaku Plt Ketua DPC Demokrat Lamteng Rp1 miliar.

b. Raden Zugiri selaku Ketua F-PDIP secara bertahap melalui Rusmaladi dan Aan Riyanto sebesar Rp1,5 miliar.

c. Bunyana alias Atubun anggota DPRD Lamteng melalui ajudan Mustafa yang bernama Erwin Mursalin sebesar Rp2 miliar. 

d. Zainuddin, Ketua F-Gerindra melalui Andri Kadarisman sebesar Rp1,5 miliar yang diperuntukkan kepada Ketua Gerindra Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim.

e. Nataslis Sinaga, Raden Zugiri, Zainuddin melalui Andri Kadarisman sebesar Rp495 juta.

f. Achmad Junaidi Sunadri selaku Ketua DPRD Lamteng melalui Ismail Rizki, Erwin Mursalin dan Ike Gunarto secara bertahtap sebesar Rp1,2 miliar.

"Bahwa setelah adanya pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp8,695 miliar itu kemudian unsur pimpinan DPRD Lamteng pada 21 November 2017 mengeluarkan surat keputusan pimpinan DPRD Lamteng No 6 tahun 2017 tentang Persetujuan Rencana Pinjaman Daerah Pemkab Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)," ujar jaksa.

Atas perbuatannya Taufik didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Eroby JF


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)