logo rilis
KPK Sita Mobil Mewah Milik Anak Buah Sri Mulyani
Kontributor
Tari Oktaviani
08 Mei 2018, 10:48 WIB
KPK Sita Mobil Mewah Milik Anak Buah Sri Mulyani
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Harta Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (YP) yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu persatu mulai disita. 

Tak hanya menyita sejumlah uang dan emas seberat 1,9 kg, penyidik juga menyita mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Yaya.

"Kalau Rubicon disita dari YP sama seperti ketika kita melakukan penyitaan terhadap sejumlah emas batangan ya sampai dengan total 1,9 kg tersebut," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Tak hanya Yaya, sebuah mobil Jeep Wrangler Rubicon milik anggota DPR Amin Santono juga ikut disita KPK. Adapun mobil itu dibawa pasca tim mengamankan Amin dan supirnya di sebuah restoran Bandara Halim Perdana Kusuma.

"Juga Rubicon pada saat peristiwa terjadi. Jadi itu dua hal yang berbeda," kata dia.‎

Febri berujar, dalam melakukan penyitaan itu, tim KPK memang tengah mencari bukti-bukti untuk kemudian pengembangan kasus. "Ini adalah salah satu ruang pengembangan yang juga sedang di telusuri oleh tim," kata Febri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Demokrat Amin Santono sebagai tersangka suap. Ia diduga bersama-sama dengan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin selaku pihak swasta menerima suap dari pihak kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN P TA 2018, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata wakil ketua KPK Saut Situmorang.

KPK menduga ada penerimaan total Rp 500 juta yang merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilal total sekitar Rp 25 miliar. Jika dihitung, komitmen fee diperkirakan sekitar Rp 1,7 miliar.

Menurutnya, uang tersebut diberikan oleh kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast (AG) kepada Amin Santono (AMS) sebesar Rp 400 juta pada 4 Mei 2018 sesaat sebelum KPK lakukan tangkap tangan. Selain Amin, Ahmad juga memberikan Rp 100 juta duberikan melalui tranfer kepada Eka Kamaludin (EKK) selaku pihak swasta lainnya.  Adapun sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

"AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," katanya.

Kedua proyek tersebut proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,850 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima yakni AMS, EKK, YP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberamasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi AG disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah doubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)