logo rilis

KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta 
Kontributor
Tari Oktaviani
17 Oktober 2018, 14:58 WIB
KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta 
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Sejumlah pihak dari Lippo Group terbuka peluang untuk diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentunya pemanggilan saksi ini untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi. 

"Pihak swasta baik itu dari Lippo Group atau yang lain jika dibutuhkan dalam penyidikan akan kami panggil dan akan dilakukan pemerikasaan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Selain itu, KPK juga akan segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap pejabat baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun Pemerintah kota Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya, KPK tengah menelisik apakah ada keterlibatan dari Pemerintah pusat. Namun begitu ia belum mengetahui pasti kapan pemanggilan para saksi itu dilakukan.

"KPK akan melakukan proses pemeriksaan  terhadap pegawai pejabat pemerintahan di Kabupaten Bekasi atau pihak yang terkait dengan perizinan ini," ujarnya. 

"Apakah ada keterlibatan pemerintah pusat, sejauh ini kami belum mendalami hal tersebut," ujar Febri.

KPK sampai saat ini, ujar Febri, mengidentifikasi bagaiamana cara proses perizinin yang merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten itu, kemudian adanya indikasi aliran dana untuk mempercepat proses perizinan tersebut.

Terlepas dari itu semua, Febri mengimbau kepada para pihak yang nantinya dipanggil penyidik KPK bersikap kooperatif. Dia mengingatkan bahwa pihak-pihak yang tak kooperatif dan berusaha menghalangi penyidikan bakal dijerat Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. 

"Jadi kami imbau agar bersifat kooperatif kepada pihak-pihak tertentu baik yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara ini," kata Febri. 

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group. 

Selain mereka berdua, tujuh orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)