logo rilis

KPK Selidiki Patgulipat Proyek Max Power dan PLN
Kontributor
Tari Oktaviani
28 Mei 2018, 10:53 WIB
KPK Selidiki Patgulipat Proyek Max Power dan PLN
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyelidiki dugaan adanya korupsi yang berkaitan dengan PT Perusahan Listrik Negra (PLN). Adapun kasusnya terkait investasi pembangkit listrik Maxpower Grup Pte Ltd di sejumlah daerah di Indonesia.

"Betul itu baru penyelidikan kalau enggak salah," ujar Ketua KPK, Agus Rhardjo saat dikonfirmasi, Senin (28/5/2018).

Menurut Agus laporan kasus itu sudah lama masuk ke KPK. Ia pun menepis membiarkan kasus itu. Oleh karenanya saat ini prosesnya masih penyelidikan untuk mencari benar tidaknya ada dugaan korupsi di dalamnya.

"Ya ditangani dan diselidiki untuk mencari unsur pidananya," ujar Agus.

Kendati begitu saat ditanya lebih jauh terkait keterlibatan pihal PT PLN, Agus belum mau menjelaskan secara detail. Ia meminta agar tim nya bekerja terlebih dahulu.

"Ya itu nggak usah diceritakan dahulu," tutup Agus.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menginvestigasi Standard Chartered PLC atas dugaan penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia. 

Internal audit yang dilakukan terhadap MAXpower Group, kontraktor pembangunan pembangkit listrik di Asia Tenggara, menunjukan adanya dugan praktik suap dan pelanggaran hukum lain.

Dalam pemberitaan di Wall Street Journal, penyelidikan Departemen Kehakiman AS menemukan dugaan adanya pelanggaran Undang-undang Antikorupsi ketika eksekutif MAXpower memfasilitasi penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik dan melicinkan bisnisnya dengan pejabat energi di Indonesia.

Senentara, hasil audit internal MAXpower pada 2015 mengindikasikan adanya pembayaran di muka secara tunai dengan nilai lebih dari USD750 ribu pada 2014 dan awal 2015. 

Pada Desember 2015, pengacara Sidley Austin LLP yang dikontrak mempelajari hasil audit menemukan indikasi kuat pegawai Maxpower membayar secara tidak wajar kepada pejabat Indonesia dan sejumlah pihak lain, setidaknya sejak 2012 hingga akhir 2015.

Pembayaran itu sebagian besar disebut-sebut untuk mendapatkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia. Dari sana ditemukan sejumlah pembayaran itu didanai dengan pembayaran tunai di muka atas permintaan tiga pendiri Maxpower dan dua pegawainya.

Hal ini berawal dari tahun 2012 di mana Standard Chartered membeli saham Maxpower. Beberapa tahun setelah itu bahkan menguasai saham mayoritas setelah menyuntikkan dana tunai sebesar USD60 juta sehingga mencapai total investasi sebesar USD143 juta.

Sejumlah investor ikut mendanai aksi korporasi yang dilakukan Standard Chartered. Salah satunya, ‎PLN yang menjalani kemitran dengan Maxpower dalam sejumlah proyek pembangkit listrik di Tanah Air. PT Maxpower Indonesia, anak perusahaan Maxpower sebelumnya telah memenangi beberapa tender. Di antaranya dua tender untuk memasok 40 megawatt (mw) dari PLN.

Yakni, PLTG berkapasitas 30 megawatt (mw) di Tarahan Baru, Provinsi Lampung dan ‎PLTG berkapasitas 10 mw yang berlokasi di Tarakan, Kalimantan Timur.

‎‎Dirut PLN kala itu, Sofyan Basyir mengaku tak mengetahui soal dugaan kerjasama yang melibatkan Maxpower. Begitu pula dengan Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso. Ia mengaku tak tahu menahu dugaan suap dalam berbagai proyek pembangkit listrik oleh petinggi Maxpower.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)