logo rilis
KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi BLBI
Kontributor
Tari Oktaviani
15 April 2018, 16:00 WIB
KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi BLBI
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi akan segea menuntaskan kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, saat ini pihaknya telah merampungkan berkas perkara Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT).

"JPU saat ini sedang melakukan beberapa proses persiapan dalam tahapan lebih lanjut. Kapan persisnya, pelimpahan tahap pertama atau kedua, nanti akan di-update lagi. Pada prinsipnya prosesnya untuk SAT sudah hampir selesai jadi tinggal finalisasinya," kata Febri, di Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Ia mengatakan, nantinya setelah kasus ini masuk ke persidangan, maka tak menutup kemungkinan pihaknya juga akan mengembangkan perkara. Termasuk mengejar aset-aset pengembalian negara.

"Sekarang kita masih fokus pada tersangka SAT. Kita masuk saja dulu ke persidangannya tapi penelusuran aset di BLBI ini sudah kita lakukan. Nanti kita lihat pembuktian peran pihak lain pasti kita dalami," ungkapnya.

Lebih jauh, Febri juga menjawab anggapan bahwa kebijakan BLBI itu tidak dapat diperkarakan. 

Namun, Febri menegaskan, KPK mengusut implementasi kebijakannya yang berujung rasuah. 

"Penerbitan SKL itu bagian dari implementasi kebijakannya yang kami duga ada perbuatan melawan hukum sampai ada kerugian negara jadi bukan kebijakannya yang diproses. Unsur melawan hukumnya apa tentu ada kewajiban yang belum dilunasi tapi sudah diberikan surat keterangan lunas," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT) sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim yang merugikan keuangan negara hingga Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin Arsyad Temanggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan ‎Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk diketahui, BDNI adalah milik Sjamsul Nursalim. Bank tersebut merupakan satu diantara bank yang mendapat SKL BLBI senilai Rp27,4 triliun.

Surat lunas tersebut terbit April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (laku sebesar Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku sebesar Rp1,83 triliun).
 

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)