logo rilis
KPK Segera Tahan Puluhan Anggota DPRD Sumut 
Kontributor
Tari Oktaviani
04 April 2018, 13:37 WIB
KPK Segera Tahan Puluhan Anggota DPRD Sumut 
Penetapan 38 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka oleh KPK. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengungkapkan pihaknya akan segera menahan 38 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, sama halnya yang telah dilakukan KPK terhadap anggota DPRD Malang.

"Penyidik memandang misalnya alasan objektif dan subjektif sudah cukup maka kita dapat melakukan proses penahanan itu. Jadi, sepenuhnya tergantung pada kecukupan alasan di Pasal 21 KUHAP tersebut jadi nanti kita lihat perkembangannya," katanya kepada rilis.id di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Sebelumnya, puluhan anggota DPRD Malang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Febri menyampaikan, semua mekanisme dan proses hukum berlaku pada hukum acara yang ada. Termasuk dalam hal pemanggilan tersangka. 

Namun begitu, Febri belum bisa memastikan apakah ke-38 anggota DPRD Sumut itu akan diperiksa di Jakarta atau di daerah setempat.

"Untuk Malang waktu itu kita lakukan pemeriksaan dulu di sana (Malang). Baik pemeriksaan saksi maupun pemeriksaan tersangka baru kemudian kita panggil ke Jakarta. Nah, apakah akan dilakukan sama, kita perlu mencermatinya dulu," paparnya.

Febri mengatakan, penyidik saat ini tengah mendalami bagaimana dana suap itu mengalir ke para anggota DPRD itu. 

Untuk itu, penyidik nantinya akan menggali keterangan dari 38 orang tersangka.

"Dulu ada pembicaraan terkait dengan proyek yang totalnya sekitar Rp1 triliun pada saat itu atau lebih. Ya, ada pembicaraannya dan ada presentasi untuk fee proyek-proyek yang kemudian direalisasikan secara bertahap. Jadi, dugaan itulah yang kemudian kita telusuri lebih lanjut sampai saat ini," jelas Febri.

KPK sebelumnya resmi menetapkan 38 orang anggota DPRD provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. 

Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, penyidik menemukan dugaan per orangnya menerima Rp300 hingga Rp350 juta dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD.

Mereka yang sudah tak aktif menjadi anggota dewan di antaranya, Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy, Marsaut Lingga. 

Kemudian, Syafrida Fitrie, Rahmania Delima Pulungan, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando. 

Selain itu, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. 

Sementara untuk tersangka yang masih aktif sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, yakni Rinawati Sianturi dari Fraksi Hanura, Muhammad Faisal dari Fraksi Golkar, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburianaktif, dan Tiaisah Ritonga dari Fraksi Demokrat. 

Kemudian Analisman Zalukhu dari Fraksi PDIP, Helmiati dari Fraksi Golkar, Muslim Simbolon dari Fraksi PAN, serta Sonny Firdaus dari Fraksi Gerindra.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencerman fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup unmk melakukan Penyidikan dengan 38 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 sebagai tersangka," kata Agus di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4/2018) kemarin.

Mereka menerima sesuatu terkait dengan beberapa hal. 

Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. 

Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013-2014 oleh DPRD Sumatera Utara.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. 
Keempat, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

"Kasus ini kembali menunjukan bagaimana korupsi dilakukan secara massal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kong kalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing atau pun mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya" tuturnya.

Atas perbuatan tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan atau 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)