logo rilis
KPK Puji Sikap Pemerintah yang Tegas terhadap Penambang Ilegal
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
25 Februari 2020, 22:30 WIB
KPK Puji Sikap Pemerintah yang Tegas terhadap Penambang Ilegal
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas kepada penambang ilegal. Selain merugikan pendapatan negara, menurut dia, penambangan ilegal juga merusak alam dan sangat rawan praktik korupsi.

"Soal tambang departemen pencegahan setahu saya sudah terlibat sejak pimpinan priode lalu. Dan terakhir kami pun dengan Menko Kemaritiman dan Investasi menindaklanjutinya dengan rapat terbatas Pimpinan KPK dan Departemen Pencegahan," kata Lili dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Lili juga memuji pemerintah yang akan membuat Satgas Penanganan Penambangan Ilegal yang peraturan presidennya (Perpres) tengah dipersiapkan.

"Peran pencegahan (KPK) mengacu pada Pasal 6 UU 19/2019," ujar Lili.

Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, juga menyambut baik pemerintah yang akan membuat perpres Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal. Namun Tifatul menyarankan agar Satgas tidak hanya melibatkan TNI dan Polri tetapi juga KPK.

"Kami sudah lama mendorong KPK dan Mabes Polri untuk terjun langsung menindak mafia pertambangan di daerah menyusul adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) selain kerusakan lingkungan," ujarnya.

Tifatul mengaku sangat prihatin dengan kerusakan alam dan juga banyaknya pelanggaran IUP.

"Ilegal mining tidak hanya merugikan negara tetapi juga sudah merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga seperti disampaikan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agung Pribadi sependapat dengan  DPR yang mendorong penegak hukum seperti KPK dan Mabes Polri untuk menindak perusahaan nakal.

"Itu sudah ranahnya penegak hukum ya. Apalagi kalau perusahaan itu sudah dicabut IUP-nya tetapi masih melakukan aktivitas penambangan tentu bukan lagi menjadi tanggung jawab ESDM tetapi sudah bagian Polri atau KPK," ujarnya.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyebut, tata kelola penyelenggaraan urusan pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara (Minerba) perlu banyak pembenahan. Sepanjang 2019 terdapat 97 laporam terkait pertambangan dan SDA yang didominasi oleh tata kelola perizinan pertambangan. 

Anggota ORI bidang SDM dan SDA Laode Ida mengatakan Selama lebih sepuluh tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, permasalahan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

"Permasalahan tumpang tindih IUP dan birokrasi pelayanan perizinan yang rumit serta berbelit-belit menjadi momok bagi investasi pertambangan di Indonesia," ujar Laode Ida. 

Laode menambahkan permasalahan pertambangan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahap perizinan tetapi juga pada tahap pelaksanaannya. 

Pemerintah dinilai lemah dalam pengawasan pemilik IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hingga Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

"Pemerintah saat ini masih disibukan dengan permasalahan pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pemilik izin maupun para penambang ilegal," tuturnya. 

Kejadian bencana alam yang terjadi belakangan ini ditengarai ketidakpatuhan pemilik IUP dalam melakukan pengelolahan lingkungan. Sehingga diperlukan keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam menegekkan ketentuan terkait reklamasi pasca tambang.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID