logo rilis
KPK Periksa PT Nindya Karya sebagai Tersangka Korporasi
Kontributor
Elvi R
18 Mei 2018, 11:52 WIB
KPK Periksa PT Nindya Karya sebagai Tersangka Korporasi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Untuk kesekian kalinya PT Nindya Karya ditelisik lebih jauh oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap pihak PT Nindya Karya itu sebagai tersangka korporasi.

Belum diketahui diwakili oleh siapa dalam pemanggilannya kali ini. Dalam pemeriksaan yang lalu, setidaknya ada tiga pejabat PT Nindya Karya yang menghadiri panggilan oleh penyidik. Mereka ialah Direksi Haidar, Muhammad Ibrahim dari bagian LEGAL perusahaan dan penasihat hukum PT Nindya Karya sendiri yakni Yunianto.

"PT NK dipanggil lagi untuk digali keterangannya dalam kasus tersangka korporasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Dalam perkara ini, KPK telah menjerat PT Nindya Karya sebagai tersangka korporasi. Dua koporasi ini diduga korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011.

‎Penyidikan terhadap PT NK dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proyek dermaga Sabang yang melibatkan PT NK dan PT TS, di antaranya terjadi penunjukan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal telah diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan. 

Kemudian rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga, perkejaan utama diserahkan kepada PT Budi Perkasa Alam), dan terjadi kesalahan dalam prosedur di mana izin-izin terkait seperti AMDAL dan lainnya belum ada namun pembangunan sudah dilaksanakan. 

Akibat perbuatannya, PT NK dan PT TS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)