logo rilis
KPK Periksa Dua Tersangka Suap PN Tangerang
Kontributor
Tari Oktaviani
02 April 2018, 11:43 WIB
KPK Periksa Dua Tersangka Suap PN Tangerang
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Dua orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan di PN Tangerang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah pengacara HM Saipudin dan panitera Tuti Atika.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk WWN (Wahyu Widya Nurfitri)," kata Febri dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin (2/4/2018).

Sebelumnya, dalam kasus ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan di PN Tangerang. Hakim Wahyu diduga menerima uang suap yang diberikan oleh oknum penasehat hukum terkait kepada panitera terkait sebuah penanganan perkara perdata di PN Tangerang.

Empat orang tersangka terdiri dari 2 orang oknum penegak hukum selaku pihak penerima suap dan 2 orang sisanya dari unsur pengacara selaku pihak pemberi suap.

Adapun pihak penerima suap dari unsur penegak hukum yakni, Wahyu Widya Nurfitri, Hakim PN Tangerang, dan seorang panitera pengganti pada PN Tangerang, Tuti.

Sementara dua tersangka lainnya selaku pemberi suap yakni, Agus dan Saipudin yang diketahui keduanya berprofesi sebagai pengacara.

Wahyu dan Tuti diduga menerima suap dari AGS dan HMS terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang.

Adapun besaran suap yang diterima senilai Rp30 juta yang diberikan melalui dua tahap, di mana suap di tahap pertama senilai Rp7,5 juta dirasa kurang oleh Wahyu sehingga Agus Cs pun memenuhi sisanya senilai Rp22,5 juta yang kemudian disalurkan melalui Tuty selaku Panitera Pengganti.

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga penerima, Hakim Wahyu dan Panitera Pengganti Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Agus dan HM Saipudin, sebagai pihak yang diduga pemberi, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


 

Editor: Sukardjito


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)