logo rilis

KPK Periksa Dirut PT Pupuk Kaltim Hari Ini
Kontributor
RILIS.ID
04 Desember 2019, 12:30 WIB
KPK Periksa Dirut PT Pupuk Kaltim Hari Ini
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Bakir Pasaman dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Bakir nantinya akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Taufik Agustono  (TAG).

"Bakir akan diperiksa sebagai saksi untuk TAG," Ujar Febri, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Dalam kasus ini, Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK), Taufik Agustono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran. Kasus ini merupakan pengembangan penanganan perkara yang menjerat mantan Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso.

"Dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan proses persidangan, KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10).

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dengan satu orang sebagai tersangka, yaitu TAG, Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia," lanjutnya.

Mulanya, PT HTK memiliki kontrak pengangkutan dengan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik selama tahun 2013-2018. Pada tahun 2015, kontrak tersebut dihentikan lantaran membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar sedangkan PT HTK tidak memiliki kapal dengan spesifikasi tersebut.

Oleh karena itu menurut Alex ada upaya untuk meloloskan agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia.

"Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan BSP [Bowo Sidik], Anggota DPR-RI," kata Alex.

Untuk memuluskan, Bowo meminta sejumlah fee yang kemudian ditindaklanjuti oleh Taufik dengan membawa pembahasan fee ke internal manajemen.

Pada 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT Pilog dengan PT HTK, yang salah satu materi MoUnya adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Setelah adanya MoU tersebut, disepakati untuk pemberian fee dari PT HTK kepada Bowo yakni dibuatkan satu perjanjian antara PT HTK dengan PT Inersia Ampak Engineers untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengeluaran oleh PT HTK.

Alex menuturkan Bowo meminta PT HTK untuk membayar uang muka Rp1 miliar atas telah ditandatanganinya MoU tersebut. Permintaan ini lantas disanggupi oleh Taufik dan juga disetujui oleh Komisaris PT HTK.

Setidaknya pada rentang waktu 1 November 2018 - 27 Maret 2019, diduga terjadi transaksi pembayaran fee dari PT HTK kepada Bowo dengan rincian: US$59.587 pada 1 November 2018; US$21.327 pada 20 Desember 2018; US$7.819 pada 20 Februari 2019; dan Rp89.449.000 pada 27 Maret 2019.

Atas perbuatannya, Taufik diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Tari Oktaviani)

 

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID