logo rilis

KPK Periksa Anggota Polri Ajudan Novanto
Kontributor
Tari Oktaviani
19 Januari 2018, 14:43 WIB
KPK Periksa Anggota Polri Ajudan Novanto
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) rupanya telah memeriksa AKP Reza Pahlevi sebagai saksi dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Ya sudah diperiksa di kantor KPK kemarin," kata Febri, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Meskipun sebelumnya timbul perdebatan pemeriksaan Reza mengingat ada kesepakatan antara KPK dan Polri, namun pada akhirnya Reza dapat diperiksa oleh penyidik KPK di gedungnya.

"Dari hasil koordinasi dengan Polri, prinsipnya ada kesepahaman bahwa penanganan kasus korupsi tentu perlu didukung termasuk kebutuhan pemeriksaan sebagai saksi. Kami hargai proses koordinasi yang sudah dilakukan ini," ungkapnya.

Terkait apa yang sedang didalami oleh penyidik dari Reza, Febri berujar anggota kepolisian itu sebagai saksi untuk mengetahui kronologis peristiwa selama Reza bersama Setya Novanto sebagai ajudan pada peristiwa kecelakaan 16 November 2017 lalu itu.

Sebelumnya, KPK memanggil ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi beberapa hari lalu. Namun yang bersangkutan tidak datang.

Mantan Kuasa Hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi menyebut KPK telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepamahan dengan Polri dan Kejaksaan Agung bila melakukan pemeriksaan kepada ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi.

"Silakan kalau sekarang mau melawan MoU, itu kan urusan KPK dengan Polri, urusan apa dengan saya? Enggak ada urusan sama saya," kata Fredrich sebelum diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Menurutnya, KPK seharusnya menghormati MoU yang telah diteken bersama Polri dan Kejagung. Pasalnya dalam MoU tersebut, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap anggota KPK, Polri dan Kejaksaan Agung harus atas sepengetahuan pimpinannya.

Dengan begitu, apabila tanpa seijin Kapolri maka dia menilai KPK tak menghormati MoU tersebut, maka instansi tersebut tak layak berdiri di Indonesia. 

"Sekarang saya tanya, Polri, KPK dan Kejagung ada MoU yang baru enggak? Ada kan. Itu ditaati, saya enggak ikut campur," tuturnya. 

Adapun bunyi pasalnya terdapat pada Pasal 3 MoU tersebut terkait sinergi penanganan tindak pidana korupsi, poin 5 tertulis, "Dalam hal salah satu pihak melakukan pemanggilan terhadap personil pihak lainnya, maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil pihak yang dipanggil." 

Kemudian pada poin 6 tertulis, "Dalam hal salah satu pihak melakukan pemeriksaan terhadap personil pihak lainnya, maka personil tersebut didampingi oleh fungsi hukum/bantuan advokasi para pihak dan pemeriksaan dapat dilakukan di kantor para pihak."

Dalam kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi e-KTP ini, KPK telah menetapkan Fredrich dan Bimanesh sebagai tersangka. Mereka diduga memanipulasi data medis Novanto agar bisa dirawat untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November lalu. 

Selain itu, Fredrich diduga telah mengondisikan RS Medika Permata Hijau sebelum mantan Ketua DPR itu mengalami kecelakaan mobil bersama mantan kontributor Metro TV Hilman Mattauch pada 16 November 2017.

Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 


#KPK
#Setya Novanto
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)