logo rilis

KPK Percepat Penyelidikan Korupsi 'Berjemaah' DPRD Sumut
Kontributor
Tari Oktaviani
01 April 2018, 13:00 WIB
KPK Percepat Penyelidikan Korupsi 'Berjemaah' DPRD Sumut
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya ingin mempercepat proses penuntasan kasus dugaan suap mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang diduga melibatkan banyak pihak di DPRD provinsi itu.

"Memang sudah ada rencana KPK untuk menuntaskan kasus yang tersisa di sana," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Jakarta, Minggu (1/4/2018).

Menurutnya, kasus ini sudah terbilang lama diselidiki oleh KPK terkait pengembangan perkaranya.

"Saya kira harus cepat, sudah kelamaan kasus ini," ujarnya.

Diketahui KPK telah menetapkan 38 orang anggota DPRD dan mantan anggota DPRD sebagai tersangka. Mereka diduga menerima sesuatu dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Gatot Pujo Nugroho sendiri sudah divonis enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (24/11/2016) lalu.

Ia terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp61,8 miliar terkait penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah Pemerintan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

Ia dinyatakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memproses 13 anggota DPRD Sumut terkait suap dari Gatot. 

Mereka adalah Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, mantan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, serta mantan Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga, Kamaludin Harahap, Sigit Pramono Asri, Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustami, Zulkifli Husein dan Parluhutan Siregar.
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)