logo rilis

KPK: Pengisian LHKPN sebagai Pencegahan Korupsi
Kontributor
Sukma Alam
19 April 2018, 05:02 WIB
KPK: Pengisian LHKPN sebagai Pencegahan Korupsi
Ilustrasi: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Kendari— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta warga Sulawesi Tenggara untuk melaporkan calon kepala daerah yang tidak jujur saat mengisi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan KPK Norce Martauli Sitanggang mengatakan, LHKPN merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

"Dalam setiap kesempatan kami selalu ingatkan dan mengajak publik agar kiranya perlu mengecek kembali LHKPN calon kepala daerah dengan realitas yang ada," katanya di Kendari, Kamis (19/4/2018).

Pengecekan itu, kata dia, sangat perlu dilakukan jangan sampai laporan LHKPN yang diisi di KPK, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.

"Karena pengisian LHKPN ini sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Sementara, Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan, integritas bukan hanya disematkan kepada penyelenggara dan pemilih, tetapi yang paling utama peserta pemilu harus lebih berintegritas.

"Jumlah personel atau SDM KPU sangat terbatas. Sehingga, membutuhkan peran serta publik dalam mewujudkan pemilu berintegritas tersebut," katanya.

Ia mengaku, KPU sudah banyak melakukan kegiatan dan program serta informasi terkait pendidikan politik pemilu kepada masyarakat pemilih.

"Kerja sama dengan perguruan tinggi, stake holder lainnya dalam membantu KPU mewujudkan pemilih berintegritas sudah dilakukan, ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang berintegritas," katanya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)