logo rilis

KPK: Pemeriksaan Kalapas Sukamiskin Terkait Sitaan Barang Bukti
Kontributor
Tari Oktaviani
23 Juli 2018, 19:20 WIB
KPK: Pemeriksaan Kalapas Sukamiskin Terkait Sitaan Barang Bukti
Kalapas Sukamiskin ketika diperiksa KPK. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Kepala Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Jawa Barat, Wahid Husein diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/7/2018). 

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Kalapas Sukamiskin hari ini untuk mengkonfirmasi adanya penyitaan barang bukti yang ditemukan penyidik.

"Ada kebutuhan administrasi penyitaan barang bukti," kata Febri dikonfirmasi di Jakarta.

Meski begitu, Febri belum bisa memastikan barang bukti apa saja yang dimaksud. 

Yang pasti, lanjutnya, saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, KPK berhasil mengamankan 2 unit mobil, uang total Rp279.320.000 dan US$1.410 serta catatan-catatan penerimaan uang dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil.

Dalam perkara ini, KPK resmi menetapkan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lapas Klas 1 Sukamiskin.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerimaa Wahid Husein Kepala Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin sejak Maret 2018; Hendry Saputra, Staf Wahid. Diduga sebagai pemberi Fahmi Darmawansyah, narapidana Kasus Korupsi dan Andri Rahmat Narapidana Kasus Pidana Umum/Tahanan Pendamping Fahmi," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta , Sabtu (21/7/2018) lalu.

Fahmi yang merupakan Direktur Utama PT Merial Esa telah divonis 2 tahun 8 bulan dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Diduga Wahid menerima pemberian berupa uang dan 2 mobil dalam jabatannya sebagai Kepala Lapas Sukamiskin sejak Maret 2018 terkait dengan pemberian fasilitas, izin Iuar biasa dan lainnya yang tidak seharusnya kepada narapidana tertentu.

Atas perbuatannya, Wahid dan Hendry pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga penerima adalah Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara sebagai pemberi Fahmi dan Andri yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal S ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)