logo rilis
KPK Pelajari Putusan Kasasi Dua Terdakwa Korupsi e-KTP
Kontributor
Tari Oktaviani
20 April 2018, 08:57 WIB
KPK Pelajari Putusan Kasasi Dua Terdakwa Korupsi e-KTP
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan pelajari lebih jauh bunyi amar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap terdakwa korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto. Dalam putusan itu, kedua mantan pejabat Kemendagri itu ditambahi hukuman penjara jadi 15 tahun.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pada prinsipnya KPK hormati putusan pengadilan. Nantinya pihaknya akan mempelajarinya apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim kasasi. Namun yang jelas, KPK dikatakannya tidak bisa menolak putusan itu.

"Kalau sudah diputus Kasasi tentu artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Nanti begitu putusan diterima akan kami pelajari lebih lanjut. Termasuk kaitannya dengan putusan pengadilan tinggi untuk Andi ataupun putusan untuk SN nanti," kata Febri, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Yang paling penting, Febri berharap agar para hakim baik itu di tingkat banding atau kasasi memahami mana saja terdakwa yang kooperatif membuka peran pihak lain sehingga menjadi Justice Collaborator (JC) untuk KPK dan mana yang tidak.

"Kami pahami dan harapkan, semua pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa ketika seseorang menjadi JC dan sudah membuka peran pihak lain secara signifikan, maka fasilitas keringanan tuntutan, hukuman dan hak narapidana tertentu dapat diberikan," ungkapnya.

Ia mengaku khawatir bila JC kemudian ditolak lalu para terdakwa di KPK menjadi tidak mau lagi mengajukan permohonan JC sehingga KPK kesulitan membuka peran pihak lain. Baik Jaksa maupun Pimpinan pun menurut Febri sudah mencermati baik-baik permohonan JC seseorang termasuk kepada Irman dan Sugiharto.

"KPK pun mengabulkan sebagai JC karena memang para terdakwa sangat berkontribusi mengungkap pelaku lain yang lebih besar dll kasus proyek e-KTP ini," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA)  perberat hukuman terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang menjadi terdakwa dalam kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Keduanya masing-masing divonis menjadi 15 tahun penjara.

"Kedua terdakwa hukumannya sama-sama diperberat menjadi 15 tahun," ujar Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi saat dihubungi, Kamis (19/4/2018).

Vonis kasasi itu diputus oleh tiga Hakim Agung, yakni Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Abdul Latif pada Rabu 18 April 2018. Tak hanya itu saja, keduanya juga dikenakan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Kemudian, Irman dibebankan uang pengganti sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat dan Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayar, maka Irman akan dikenakan tambahan penjara selama 5 tahun.

Sedangkan, Sugiharto dibebankan uang pengganti sebesar 450.000 dollar AS dan Rp 460 juta. Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan 2 tahun penjara.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan vonis Irman dan Sugiharto masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tentunya dengan adanya putusan MA ini maka hukuman keduanya menjadi lebih berat.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)