logo rilis
KPK Pastikan Telusuri Dana Kasus Bakamla ke Anggota DPR Lain
Kontributor
Tari Oktaviani
24 Mei 2018, 11:26 WIB
KPK Pastikan Telusuri Dana Kasus Bakamla ke Anggota DPR Lain
Agus Rahardjo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelusuri aliran dana kepada sejumlah anggota DPR l dari kasus dugaan suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, hal ini tampak dari adanya pemanggilan terhadap beberapa politisi DPR.

‎"Itu (para penikmat uang proyek Bakamla) juga kita telusuri, itu kita tindaklanjuti, oleh karena itu kan sudah banyak juga yang kita tanya, ada temen-temen DPR juga sudah ditanya," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Menurutnya, penyidik sudah mendapatkan keterangan yang signifikan dari sejumlah saksi mengenai aliran dana ini. Sehingga kemudian keterangan tersebutlah yang akan menjadi acuan bagi KPK untuk menindaklanjutinya.

"Nanti tindaklanjutnya sesuai dengan hasil pemeriksaan‎," katanya.

Kendati begitu, terkait dengan aliran dana ke Partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) DKI Jakarta, Agus masih belum mau berkomentar lebih jauh. Dia menilai tim belum menelusuri hingga sejauh itu.

"Mungkin belum sampai kesana ya (Partai Golkar). Penelusurannya teman-teman ‎penyidik belum sampai kesana, jadi semuanya yang terkait. Jadi pedomannya kan follow the money, kemana uang itu mengalir," jelasnya.

Sejauh ini penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk proses penyidikan Fayakhun, seperti Politikus Golkar, Yorrys Raweyai dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Usai diperiksa, Yorrys mengaku dikonfirmasi oleh penyidik KPK terkait aliran dana Rp1 miliar ke kantong pribadinya.

Yorrys membantah menerima uang tersebut. Yorrys mengatakan bukan hanya dirinya yang disebut Fayakhun Andriadi menerima uang. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, sambung Yorrys, Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, serta Ketua Fraksi Golkar saat itu, Kahar Muzakir juga disebut Fayakhun turut menerima uang dari dirinya.

Dalam kasus ini, Fayakhun diduga telah menerima suap terkait proses penganggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016.

Fayakhun diduga menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Tak hanya fee dalam bentuk Rupiah, dia juga diduga menerima uang sebanyak US$300 ribu dari proyek tersebut.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)