logo rilis

KPK Minta Kepala Daerah Patuhi Arahan Mendagri untuk Pecat ASN Korupsi
Kontributor

13 September 2018, 17:25 WIB
KPK Minta Kepala Daerah Patuhi Arahan Mendagri untuk Pecat ASN Korupsi
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mendampingi Ketua KPK Agus Rahardjo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta agar aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat dugaan kasus korupsi segera diberhentikan. Melihat hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta agar para kepala daerah mematuhi arahan tersebut.

"Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di surat edaran tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (13/9/2018).

Surat edaran tersebut ditandatangai Mendagri pada Senin, 10 September kemarin. Ditujukan ke seluruh kepala daerah di Indonesia. Kemendagri menginstruksikan kepala daerah memecat 2.357 ASN yang terbukti tersandung dugaan kasus hukum tersebut.

Disebutkan juga dalam surat itu bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime, dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas. Termasuk kepada ASN, supaya ada efek jera.

Perintah Kemendagri tertulis untuk memberhentikan dengan tidak hormat kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, dan telah mendapatkan putusan hukum tetap dari pengadilan.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo menegaskan, pihaknya sudah bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membicarakan banyaknya ASN yang terbukti korupsi, namun masih aktif bekerja, bahkan menerima gaji.

Menurut Tjahjo, BKN bahkan telah menargetkan untuk dilakukan pemecatan paling lama akhir tahun ini.

"Target BKN kan akhir tahun selesai. Saya tadi sudah ketemu Menteri PAN-RB secara singkat akan ada rakor membahas ini, yang mana ini sudah menjadi atensi menteri PAN-RB, BKN, dan KPK‎," kata Tjahjo.

Dari data BKN yang diperoleh KPK, sedikitnya ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut yakni, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh‎, dan Manokwari.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID