logo rilis
KPK-MA Lakukan Kajian Lelang Barang Sitaan
Kontributor
Tari Oktaviani
22 Maret 2018, 10:30 WIB
KPK-MA Lakukan Kajian Lelang Barang Sitaan
Ilustrasi barang sitaan KPK. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mahkamah Agung (MA) sedang melakukan kajian bersama untuk mempercepat lelang barang sitaan tanpa izin tersangka. 

Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, keputusan untuk mempercepat lelang barang sitaan tanpa izin dari tersangka tersebut perlu dilakukan telaah terlebih dahulu, sebelum akhirnya membuat putusan terkait hal tersebut.

Dalam aturannya, kata Basaria, apabila belum inkrah kasusnya, maka barang sitaan masih milik si tersangka. Sehingga, itu yang menjadi pertimbangan KPK untuk tidak sembarangan menyepakati lelang tanpa izin tersangka atau terdakwa.

"Harus memerlukan kajian yang mendalam tentang itu, persetujuan itu apakah diperlukan apa tidak, karena prinsipnya kalau memang itu sudah menjadi barang sitaan, itu menjadi hak dari pemerintah, hak dari negara, disita untuk negara. Tapi sebelum itu disita, praduga tak bersalah masih harus tetap dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dan hal ini sudah barang tentu sebelum disita itu belum menjadi milik negara," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Oleh karena itu, nantinya mungkin akan dibuat pengecualian terhadap barang-barang yang mudah turun harganya atau mudah rusak. 

Namun begitu, Basaria belum bisa memastikan apakah memang sudah diperbolehkan atau tidak.

"Dari hasil kajian, ada hal-hal yang mengatur seperti barang mudah terbakar. Itu kan sudah aturan. Ya, nanti sangat memerlukan kajian yang mendalam," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap bisa segera melelang puluhan kendaraan hasil sitaan di kasus Bupati Sungai Hulu Tengah, Abdul Latief. 

Ia mengatakan, lelang harus segera dilakukan untuk menghindari harga jatuh bila menunggu kasus inkrah.

"Mobil-mobil mewah ini makin disimpan makin menurun harganya," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Minggu (18/3/2018).

Ia mengatakan, saat ini KPK sudah tidak perlu menunggu sampai kasus inkrah. Kendati begitu dengan catatan adanya persetujuan dari si tersangka.

"Mungkin kalau ditunggu sampai putus, bisa berkurang harganya, tetapi sayangnya berdasarkan hukum berlaku sekarang harus ada persetujuan dari tersangka. Jadi kami enggak bisa melelang langsung kalau tanpa persetujuan tersangka," kata Laode.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga tengah berkerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) membuat mekanisme terkait pengaturan barang rampasan dan barang sitaan. 
Salah satunya yakni dengan diperbolehkannya melelang tanpa izin tersangka.

"Kami menginginkan tidak perlu izin, jadi nantinya ada akun khsusus yang menyimpan harganya. Kalau nanti putusan setelah inkrach, dirampas oleh negara langsung diambil oleh negara, Tetapi kalau dikembalikan secara sah, hal ini untuk melindungi juga hak-hak tersangka supaya jangan turut barang-barang yang gampang rusak atau nilainya jadi turun," kata Laode. 
 

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)