logo rilis
KPK Kukuh Bidik Anak Buah SBY dalam Kasus e-KTP
Kontributor
Tari Oktaviani
23 Mei 2018, 08:50 WIB
KPK Kukuh Bidik Anak Buah SBY dalam Kasus e-KTP
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) mengaku tak menjadikan bantahan politisi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf sebagai acuan untuk tidak menindaklanjuti fakta persidangan. Hal ini terkait dengan dugaan soal keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP.

Ini mengingat pada persidangan atas terdakwa Anang Sugiana Sudihardjo yang digelar pada hari Senin(21/5) lalu, Irvanto Hendra Pambudi mengungkap fakta baru soal adanya nama Nurhayati sebagai penerima uang korupsi e-KTP.

"Kalau ada pihak yang membantah, silakan saja. Bahkan kalau ada bukti bantahan tersebut akan lebih bagus lagi, tapi prinsipnya KPK melihat ini sebagai fakta persidangan," ujar Juru bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5) malam.

Ia menegaskan, pihaknya akan tetap menindaklanjuti fakta tersebut dengan melihat kembali kesesuaian keterangan Irvanto dengan alat bukti yang ada.

"Orang yang menyampaikan fakta di persidangan tentu punya kewajiban menyampaikan secara benar, dan penegak hukum juga punya kewajiban untuk melihat kesesuaian antara fakta tersebut dengan bukti bukti yang lain,"tuturnya.

Lebih jauh, ia menilai bantahan yang disampaikan oleh Nurhayati menjadi hal yang wajar saja dilakukan, karena domain adalah mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi hingga Rp2,3 triliun dalam kasus tersebut.

"Silakan saja kan yang bersangkutan mempunyai hak itu, tapi KPK fokus di substansi perkaranya,"tandasnya.

Sebelunnya Irvanto mengatakan kepada hakim, bahwa dirinya memberikan sejumlah uang hasil korupsi proyek e-KTP kepada Nurhayati Ali Assegaf dan Jafar Hafsah di gedung DPR RI, Senayan.

Adapun nominal yang diberikan kepada masing-masing sebesar USD100ribu, hasil penerimaannya dari Riswan alias Iwan Barala sebesar USD3,5 juta.

Editor: Sukardjito


komentar (0)