logo rilis
KPK: Kepala Daerah Patuhi Surat Edaran Mendagri
Kontributor

13 September 2018, 16:50 WIB
KPK: Kepala Daerah Patuhi Surat Edaran Mendagri
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersangkut kasus korupsi untuk diberhentikan. Hal tersebut disebutkan dalam Surat Edaran yang ditandatangani Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Melihat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar para kepala daerah untuk mematuhi surat edaran baru Mendagri itu.

"Kepala daerah mestinya mematuhi aturan yang berlaku dan penegasan di SE (Surat Edaran) tersebut agar segera memberhentikan ASN yang telah divonis bersalah melakukan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (13/9/2018).

Surat Edaran tersebut diterbitkan dan ditanda tangani oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo pada 10 September 2018.

Surat tersebut ditujukan untuk seluruh Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Dalam surat itu, Kemendagri memerintahkan agar para Kepala Daerah memecat 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam surat edaran tersebut, tertulis tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Dengan demikian, korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini Apartur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Dalam poin kedua surat tersebut, Kemendagri memerintahkan untuk memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dengan terbitnya surat edaran itu, maka surat edaran lama dengan nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID