logo rilis
KPK Kantongi Dana Sebesar Ini dari Kasus Suap DPRD Sumut
Tari Oktaviani
23 April 2018, 09:18 WIB
KPK Kantongi Dana Sebesar Ini dari Kasus Suap DPRD Sumut
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi uang yang dikembalikan oleh lebih dari 15 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke penyidik. Uang itu mencapai total sekitar Rp1,7 miliar.

"Ada lebih dari 15 orang anggota DPRD yang mengembalikan uang (suap terkait mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho) ke penyidik. Pengembalian uang telah mencapai sekitar Rp1,7 miliar," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (22/4/2018).

Saat ditanya siapa saja orang tersebut, Febri merahasiakannya. Yang jelas dikatakan Febri, uang tersebut diantaranya dikembalikan oleh anggota DPRD Sumut yang sudah berstatus tersangka.

"Secara spesifik siapa saja mereka (anggota DPRD yang kembalikan uang belum dapat disampaikan saat ini), yang bisa kami sampaikan saat ini adalah anggota DPRD di Sumatera Utara ‎atau pun mantan anggota DPRD," kata Febri. 

‎Untuk memastikan adanya pengembalian keuangan kerugian negara akibat suap itu. Febri berujar KPK memutuskan untuk menyita uang sejumlah Rp1,7 miliar itu.

"Selanjutnya uang tersebut disita dan digunakan untuk kebutuhan pembuktian di perkara ini," papar Febri.

Febri mengingatkan agar pihaknyang belum mengembalikan untuk segera mengembalikannya pada KPK. Sebab, setidaknya sikap kooperatif akan meringankan hukuman bagi si tersangka nantinya. Meskipun pengembalia uang tak akan menghapus pidana.

"Kami sampaikan juga pda pihak-pihak lain agar kooperatif pda proses hukum ini. Kalau mengembalikan tentu akan dihargai secara hukum. Jadi tidak ada gunanya kalau menyanggal dan melakukan, akan lebih baik kooperatif pada proses hukum," ucap Febri.

Diketahui, penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif ke sejumlah pejabat di Sumut. Pemeriksan dilakukan terhadap hampir ratusan saksi yang notabenya berasal dari unsur DPRD Sumut, Staf DPRD, Pemrov Sumut, dan swasta. 

Terakhir, penyidik memeriksa Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan calon Wakil Gubernur Sumatra Utara Ijeck Shah.‎

‎Dalam kasus ini, 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019‎ diduga menerima uang dari Gatot Pujo Nugroho ketika menjabat Gubernur Sumut. ‎Diduga mereka menerima suap dari Gatot terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015. Jumlah uang yang diterima masing-masing anggota DPRD sekitar Rp300 hingga Rp350 juta. 

‎Dari 38 tersangka, yang masih aktif sebagai anggota DPRD Sumatera Utara antara lain, Rinawati Sianturi dari Fraksi Hanura, Muhammad Faisal dari Fraksi Golkar, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburianaktif, dan Tiaisah Ritonga dari Fraksi Demokrat. Kemudian Analisman Zalukhu dari Fraksi PDIP, Helmiati dari Fraksi Golkar, Muslim Simbolon dari Fraksi PAN, serta Sonny Firdaus dari Fraksi Gerindra. 

Sedangkan yang sudah tak aktif menjadi anggota dewan di antaranya, Rijal Sirait, Roslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy, Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmania Delima Pulungan, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando. Kemudian Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean. 

‎Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Kasus dugaan suap yang menjerat 38 orang tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Gatot Pujo. Gatot sendiri telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya Gatot telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 enam bulan kurungan.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)