logo rilis
KPK: Kalau Pejabat Korupsi, 'Matikan' Saja Kariernya
Kontributor
Tari Oktaviani
08 April 2018, 09:26 WIB
KPK: Kalau Pejabat Korupsi, 'Matikan' Saja Kariernya
Ketua KPK, Agus Rahardjo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, para pelaku korupsi harus dimatikan karirnya baik itu yang duduk di legislatif maupun di eksekutif. Ini ihwal adanya usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendorong adanya PKPU terkait mantan narapidana korupsi dilarang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg).

"Kalau ada orang yang pernah berkorupsi itu sudah dimatikan saja karirnya sebagai pejabat publik di pemerintahan maupun legislatif," paparnya, Jakarta, Minggu (8/4/2018).

Ia mengimbau, harus ada proses yang menjegal para mantan narapidana korupsi untuk maju lagi mencalonkan diri menjadi pejabat negara ataupun pejabat daerah. Pasalnya, tak sedikit kejadian para pelaku korupsi yang sudah bebas dari hukuman maju lagi menjadi calon legislatif.

"Misalnya dia sudah tidak diluluskan dalam ujian waktu dia menjalani sebagai pejabat saya setuju," paparnya.

Agus mengapresiasi dengan dorongan adanya PKPU itu. Menurutnya, jika aturan itu benar-benar diberlakukan maka akan berdampak baik pada kemajuan negara ke depan.

"Kalau ada aturan seperti itu sangat senang sekali. Itu memberikan dampak ke depan pastikan orang wah saya kalau korupsi karir publik saya mati. Itu bisa pasti memberikan efek untuk pejabat yang akan datang melakukan itu. Saya pikir itu dampaknya sangat baik," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan tetap membuat aturan tentang larangan calon anggota legislatif (Caleg) dari mantan narapidana korupsi. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku optimis usulan aturan tersebut akan diterima oleh DPR dan pemerintah.

"Iya (KPU akan independen). Jadi yang perlu dipahami adalah pencantuman norma itu melalui rapat pleno, sementara rapat pleno sendiri merupakan pengambilan keputusan tertinggi internal KPU. Artinya kami dengan sadar memasukkan norma (larangan) itu," ujar Wahyu ketika dijumpai wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)