logo rilis

KPK Imbau Eks Wakil Bupati Malang Kooperatif
Kontributor
Tari Oktaviani
12 Juli 2018, 20:30 WIB
KPK Imbau Eks Wakil Bupati Malang Kooperatif
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum kepada mantan Wakil Bupati Malang Subhan untuk hadir ke Gedung KPK memenuhi panggilan pemeriksaan. Hal ini lantaran Subhan beberapa kali dijadwalkan hadir sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi di Kabupaten Mojokerto namun berulang kali pula mangkir.

Juru bicara KPK Febri Diansyah pun mengingatkan agar Subhan kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik KPK. "Kami ingatkan agar saksi koperatif dan dapat hadir besok Jumat sebagai penjadwalan ulang dari agenda pemeriksaan sebelumnya yang tidak dihadiri," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/7/2018).

Menurut Febri, keterangan Subhan diperlukan guna menglarifikasi terkait pengetahuan saksi terkait proses perijinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 serta dugaan aliran dana ke tersangka Bupati nonaktif Mojokerto Mustapa Kemal Pasha.

Subhan sendiri sudah pernah dijadwalkan pada awal Juli tanggal (2/7) sampai (4/7) untuk diperiksa. Namun ia tidak hadir tanpa keterangan. 

Kemudian pada Rabu (11/7) kemarin KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Subhan. Namun yang bersangkutan tidak datang dan telah minta agar dijadwal ulang pada Kamis (14/7) hari ini. 

"Namun, hingga sore ini, kami belum mendapat pemberitahuan dari saksi terkait alasan tidak bisa hadir," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan permit and regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto.

Mustofa yang merupakan Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto dan Onggo Wijaya terkait pengurusan Izin IPPR dan IMB atas pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Dugaan suap yang diterima oleh Mustofa sekitar Rp 2,7 miliar. Selain itu, KPK juga telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai Bupati Mojokerto.

Dalam kasus gratifikasi itu, Mustofa bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto 2010-2015 Zainal Abidin diduga menerima "fee" dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya. Dugaan penerimaan gratifikasi setidak-tidaknya Rp3,7 miliar.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)