logo rilis
KPK Harapkan Presiden Tegas soal KUHP
Kontributor
Tari Oktaviani
04 Juni 2018, 10:33 WIB
KPK Harapkan Presiden Tegas soal KUHP
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan memandang korupsi bukan sebagai kejahatan luar biasa. Hal itu dicerminkan lantaran masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi ke Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Apakah saat ini korupsi tidak lagi dilihat sebagai kejahatan yang sangat membahayakan negara dan merugikan rakyat?" ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (4/6/2018).

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum merespons permintaan KPK agar pasal-pasal tindak pidana korupsi tidak dimasukan dalam RKUHP. Padahal, dikatakannya KPK sudah sampai lima kali mengirim surat kepada pemerintah yang berisi poin keberatan KPK.

Adapun rinciannya, surat pertama dikirimkan KPK pada 14 Desember 2016. Kemudian surat kedua dikirim pada 4 Januari 2017, surat ketiga pada 13 Januari 2017. Lalu, surat keempat dikirimkan kembali pada 24 Mei 2017 dan surat terakhir dikirim pada 13 Februari 2018.

Febri berujar masih pihaknya masih percaya Presiden Joko Widodo memiliki sikap yang sama dengan KPK dengan tidak akan membiarkan pemberantasan korupsi dilemahkan. Untuk itu, KPK berharap Presiden Jokowi bisa bersikap tegas soal R KUHP.

"Kami harap, saat ini, ketika pemberantasan korupsi terancam kembali jika RUU KUHP disahkan, Presiden dapat kembali memberikan sikap yang tegas untuk mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP," tutupnya.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)