logo rilis
KPK Dukung Wacana Pencabutan Gelar Akademik Koruptor
Kontributor
Tari Oktaviani
03 Mei 2018, 09:35 WIB
KPK Dukung Wacana Pencabutan Gelar Akademik Koruptor
Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Ridwan.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendukung rencana para Dewan Guru Besar Fakultas Hukum mencabut gelar pendidikan bagi para pelaku korupsi. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pencabutan gelar atau sikap-sikap akademik yang diambil kampus karena melihat sangat besarnya akibat dari tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

"Tentu saja kami hargai meski pun KPK kalau melihat aturan yang ada, KPK tak berwenang untuk melakukan hak tersebut, tapi kalau memang kampus menyepakati dan kemudian ada prosedur internal di sana ada concern yang lebih kuat upaya pemberantasan korupsi saya kira itu akan dihargai dan diapresiasi oleh publik ya meski pun mungkin proses diskusinya akan pro-kontra juga," kata Febri, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Ia berujar, saat ini memang belum ada aturan rigid yang mengatur itu. Namun, jika memang sudah dibakukan dalam bentuk aturan maka menurut Febri KPK bisa mengadopsinya dalam tuntutan di tiap kasus.

"Itu juga dimungkinkan di KUHP dan sepanjang ada aturan hukum yang bagi KPK memungkinkan maka kita bisa mengajukan tuntutan itu. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggali lebih jauh peraturan itu tersebut," paparnya.

Sebelumnya, Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sepakat akan mencabut gelar akademik bagi koruptor. Hal ini menjadi komitmen bersama dalam pertemuan MDGB PTN-BH se-Indonesia di Aula Gedung Paska Sarjana, Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, Makassar, Senin (30/4/2018). 

Dikatakan oleh Ketua Dewan Guru Besar (DGB) IPB, Yusram Massijaya, pencabutan gelar atau ijazah para koruptor bisa dilakukan oleh rektor atau pihak universitas yang mengeluarkan ijazah. 

Editor: Sukardjito


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)