logo rilis
KPK Duga Banyak BUMN Lakukan Korupsi 
Kontributor
Tari Oktaviani
15 April 2018, 12:30 WIB
KPK Duga Banyak BUMN Lakukan Korupsi 
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, banyak BUMN yang melakukan praktik korupsi dalam beberapa proyeknya. 

Hal ini mengingat banyak korporasi yang ikut terjerat oleh KPK. 

Terakhir, KPK menetapkan PT Nindya Karya yang juga perusahaan BUMN, sebagai tersangka.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, pihaknya belum menemukan celah untuk menersangkakan perusahaan BUMN lainnya. 

Pasalnya, KPK masih kekurangan alat bukti atau tidak ada penyelenggara negara yang terlibat di dalamnya.

"Banyak indikasi perusahaan-perusahaan yang milik negara hampir-hampir melakukan hal yang sama. Dan kenapa sekarang baru tetapkan PT NK, karena ketersediaan bukti-buktinya sudah banyak," paparnya, di Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Laode berharap, BUMN memperbaiki tata kelolanya.  Sebab, harusnya tidak ada upaya korupsi di perusahaan milik negara.

"Kita berharap agar pelaku pengusaha, khususnya BUMN dapat menerapkan pencegahan korupsi di internalnya. Seharusnya BUMN lebih bagus tata kelolanya dibanding perusahaan-perusahaan yang biasa," ungkapnya.

Laode pun menyebut, dalam waktu dekat KPK akan bertemu dengan Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR, guna duduk bersama membahas persoalan tata kelola perusahaan yang jauh dari praktik korupsi.

"Kami sudh lama berupaya memperbaiki ini. Kami akan bertemu BUMN dan jasa kontruksi PUPR agar bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN itu tidak selewengkan dana itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korupsi korporasi. 

Kedua korporasi itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN TA 2006 2011.

Menurut KPK, kedua korporasi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dlri sendiri atau orang Iain atau suatu korporasi, terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN TA 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar. 

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)