logo rilis

KPK Dorong Transparansi Pembahasan Tripatrit APBN
Kontributor
Tari Oktaviani
07 Mei 2018, 12:37 WIB
KPK Dorong Transparansi Pembahasan Tripatrit APBN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, meminta pembahasan anggaran transparan. Sehingga, rakyat mengetahui berapa alokasi riil Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Dalam menyusun anggaran waktu indikatif, pembicaraan tripartit Kemenkeu, Bappenas dan kementerian terkait mestinya proses itu jangan rakyat tidak tahu awalnya diberikan berapa ke kementerian/lembaga. DAK, DAU berapa, jauh-jauh hari diinfokan, transparan," ujarnya di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Agus menuntut demikian, lantaran kasus dugaan suap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018 Kabupaten Sumedang, Jumat (4/5), menunjukkan minimnya keterbukaan pembahasan tripartit kementerian.

Dia menambahkan, masyarakat selama ini tak mengetahui sejauh mana proses pembahasan alokasi anggaran untuk daerahnya. Dengan demikian, meski di tengah jalan sudah dipotong suap, maka rakyat dikatakannya takkan mengetahuinya.

"Kalau pemerintah segera buat sistem transparan seperti itu, kita semua bisa melakukan kontrol dan check balance dilakukan diskusi legislatif dan eksekutif secara terbuka," pungkas Agus.

KPK menetapkan Anggota Komisi XI DPR RI asal Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ketiga pihak lainnya juga menyandang status sama. Mereka adalah Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo, pihak swasta Eka Kamaludin, serta Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

Diduga ada penerimaan Rp500 juta, bagian dari tujuh persen komitmen fee yang dijanjikan dari dua proyek di Pemkab Sumedang senilal total sekitar Rp25 miliar. Jika dihitung, komitmen fee diperkirakan sekitar Rp1,7 miliar.

Baca: Kader Demokrat Ini Kata KPK Ditaksir Bakal Dapat Duit Rp1,7 Miliar

Menurut Saut, sebanyak Rp400 juta diberikan kontraktor Pemkab Sumedang, Ahmad Ghiast (AG), kepada Amin Santono (AMS) sebelum operasi tangkap tangan, 4 Mei. Sisanya, diberikan kepada pihak swasta lainnya, Eka Kamaludin (EKK), melalui transfer. Sumber dananya, diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

"AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," ungkap dia. Kedua proyek berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemkab Sumedang Rp4 miliar serta di Dinas PUPR Sumedang Rp21,850 miliar.

Baca: Politisi Nasdem Minta OTT KPK Tak Dikaitkan Komisi XI

Sebagai pihak yang diduga penerima, AMS, EKK, dan YP, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak pemberi, AG, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)