logo rilis
KPK Diminta Turun Tangan dalami Kerugian BUMN
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
14 April 2018, 17:05 WIB
KPK Diminta Turun Tangan dalami Kerugian BUMN
Menteri BUMN, RIni Soemarno. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kinerja BUMN yang mengalami kerugian. Ini juga untuk memastikan, apakah murni karena inefisiensi ataukah ada faktor-faktor lain.

"Tidak bisa dibiarkan begitu saja. KPK perlu menelusuri penyebab kerugian yang membebani keuangan negara," kata Hamdhani, anggota Fraksi Partai NasDem, di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Wianda Pusponegoro, mengatakan pada 2017 lalu, ada 12 BUMN yang mengalami kerugian mencapai Rp5,2 triliun. Namun, dibandingkan 2016, jumlahnya sudah turun.

Walau angka kerugian tersebut turun dibandingkan 2016, tetap saja nilai Rp5,2 triliun dinilai bukan sebuah angka yang kecil. Makanya, hal ini, kata Hamdani, perlu dikritisi bersama, kira-kira apa penyebabnya.

Hamdhani menyatakan, BUMN yang merugi tidak bisa lagi beralasan karena adanya inefisiensi. Apalagi, menyamaratakan penyebab adanya sumber inefisiensi, yang umumnya berakar pada tata kelola, sumber daya manusia, dan teknologi.

“Kita bisa amati beberapa BUMN yang merugi tersebut ternyata memiliki angka belanja pegawai melebihi 40 persen, sehingga ada inefisiensi penggunaan tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara, tambah dia, usaha sejenis di sektor swasta sudah jauh lebih efisien, dengan memaksimalkan SDM yang lebih andal, hingga investasi mesin-mesin dan adopsi teknologi yang lebih maju.

“Jika tidak ada terobosan dan langkah radikal untuk merestrukturisasi kelembagaan prioritas usaha, BUMN akan makin kalah jauh bersaing," ujar Hamdhani.

Lebih lanjut Hamdhani menyorot soal struktur BUMN yang terlalu gemuk, dengan jumlah direksi dan komisaris yang banyak. Menurut dia buat apa terlalu gemuk strukturnya, jika hanya untuk mengakomodasi masuknya orang-orang “titipan”.

Maka itu, BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan. Jangan sampai kalah dengan swasta. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, harusnya membuat BUMN lebih optimal lagi.

“Kementerian BUMN saya harapkan dapat bertindak cepat dan efektif untuk memperbaiki performa BUMN yang memiliki kinerja buruk tersebut. Apalagi ini sekarang sudah memasuki tahun politik. Jangan sampai menambah beban Presiden Jokowi,” tutup Hamdhani.


500
komentar (0)