logo rilis

KPK Diminta Tak Masuki Ranah Politik dalam Kasus Dugaan Aliran Dana ke Tito
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Oktober 2018, 18:13 WIB
KPK Diminta Tak Masuki Ranah Politik dalam Kasus Dugaan Aliran Dana ke Tito
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki meminta agar dugaan pengrusakan barang bukti catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik Basuki Hariman tidak ditarik ke ranah politik. Menurut Ruki, pimpinan KPK era Agus Rahardjo Cs harus bisa menegakan hukum sesuai koridornya.

"Jangan Komisi Pemberantasan Korupsi ditekan didorong ditarik ke politik. Saya pimpinan jilid 1, biasa kami dituduh, tapi harus on track, bisa hancur penegakan hukum kita (kalau tidak on track)," kata Ruki, Jakarta, Minggu (14/10/2018).

Ia memandang terdapat dia perspektif berbeda dalam melihat kasus ini. Menurut Ruki jika dilihat dari perspektif hukum, dugaan ini seharusnya diselidiki dan diproses secara pidana jika terbukti dua penyidik merusak catatan keuangan yang dikabarkan adanya aliran dana ke Kapolda Metro Jaya saat itu yang juga kini menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.

"Kalau dianggap pelanggaran pidana sekalipun diproses saja secara pidana, diperiksa seperti biasa. Jelas parameternya. Kalau bsa dibuktikan dua penyidik bersalah ada proses pidana dan  disiplin," kata Ruki.

Ruki bahkan menilai KPK dapat bekerjasama dengan Kepolisian untuk mengusut kasus ini. Ia menilai catatan keuangan tersebut bisa menjadi sebatas petunjuk sehingga untuk menjadikannya barang bukti maka perlunya dikonfirmasi dan diperiksa silang secara langsung.

"Itu namanya petunjuk, sebelum bisa menjadi alat bukti perlu dikonfirmasi. Jqngan sekadar catatan. Siapa yang memberi, benar anda menerima," ungkapnya. 

Sementara itu jika kasus itu diseret ke ranah politik maka Ruki menilai dugaan pengrusakan catatan penting ini menjadi bias dan tak jelas lagi. Sehingga persoalan ini hanya menjadi momentum beberapa pihak untuk menjatuhkan satu sama lainnya.

"Kalau mau politik silahkan negeri ini gaduh," paparnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan akan menindaklanjuti kasus dugaan adanya aliran uang dari terpidana pengusaha impor daging, Basuki Hariman kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Namun begitu, KPK akan menindaklanjutinya dengan sangat hati-hati.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan pihaknya sudah seringkali menemukan adanya dugaan aliran dana korupsi ke beberapa nama penting dalam setiap kasusnya. Namun begitu, penyidik, kata Saut akan sangat hati-hati dalam menelusurinya sebab seringkali tidak ada bukti cukup menindaklanjutinya.

"Kalian kan tahu banyak sekali nama-nama selalu disebut, nama-nama selalu ditulis. Oleh karena itu kehati-hatian KPK untuk kemudian menindaklanjutinya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Menurutnya, dalam setiap penyebutan nama seseorang memang diperlukan kroscek yang lebih lanjut. Saut menegaskan pihaknya perlu menggali kesaksian dari pihak yang menulis catatan di buku bersampul merah itu. Jika memang tak ada bukti, Saut mengatakan pihaknya tak bisa melanjutkan ke penyidikan.

"Kalau memang kami belum bisa mengembangkan lebih lanjut, kami tidak bisa melanjutkan," ujarnya.

Sementara itu terkait dengan dugaan pengrusakan barang bukti buku merah catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa oleh dua eks penyidik KPK, Saut menegaskan memang hal itu belum bisa dibuktikan.

"Belum bisa kami buktikan dia merusak, CCTV tidak ada. Tipex itu kami juga enggak tahu siapa yang tipex, ada enggak kamu lihat siapa yang tipex, nantilah kami lihat," ujarnya.

Menurut Saut, saat melakukan pemeriksaan CCTV, pihaknya tak menemukan terjadi perobekan beberapa halaman dalam buku merah itu. Lalu di tengah jalan, Polri menarik kedua anggotanya itu untuk kembali.

"Dia dikembalikan memang itu permintaan untuk dikembalikan, ada suratnya itu. Memang ada suratnya, memang dia (Polri) minta dikembalikan, kami enggak mungkin kembalikan orang begitu aja," kata Saut. 

Untuk diketahui, adapun dua orang penyidik yang ditarik itu yakni Roland Ronaldy dan Harun. Sementara barang bukti yang diduga ‎dirusak tersebut yaitu buku catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa, yang sebelumnya dibeberkan oleh staff keuangan CV SLP, Kumala Dewi saat pemeriksaan di KPK. 

Berdasar hasil investigasi sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks, dalam buku catatan itu terdapat sejumlah aliran uang ke mantan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian, yang saat ini menjabat sebagai Kapolri.

Kasus ini pun diketahui semakin rumit pasca penyidik KPK lain, Surya yang kehilangan laptop berisi copy buku catatan keuangan tersebut. Laptop itu dikabarkan dicuri oleh orang tak dikenal saat Surya pulang dari Yogyakarta pada April 2017 silam. 

Dikonfirmasi oleh awak media terkait kasus ini,  Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Deriyan angkat suara. Ia menegaskan pihaknya pernah menanyakan langsung kepada Basuki Hariman, apakah memang benar ada uang yang ia berikan kepada Tito yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Menurut pengakuan Basuki kepada kepolisian, tidak pernah ada uang untuk Tito.

"Itu kan tahun 2017 dan kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada pak Basuki langsung. sumbernya dari siapa? Pak Basuki. kita tanya ke dia apa benar pernah memberikan apa yg tercatat dalam buku merah? kata pak Basuki tidak pernah. Jadi selesai. Kalau sumbernya saja bilang tidak pernah, kenapa kita bilang ada," tegasnya.

Tak hanya itu saja, Ade menegaskan bahawa buku merah yang berisi catatan keuangan itu telah dijadikan barang bukti di Pengadilan. Menurutnya, kasus suapnya di Pengadilan pun berjalan lancar.

"Siapa yang bilang diduga dirobek? gini sekarang buku merah dijadikan barbuk di pengadilan. Gak ada apa-apa kan? pengadilan berjalan lancar," tegasnya.
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)