logo rilis
KPK Diminta Segera Respons Laporan Dugaan Korupsi di PT KBN
Kontributor
Zulyahmin
15 Juli 2019, 15:30 WIB
KPK Diminta Segera Respons Laporan Dugaan Korupsi di PT KBN
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar, Supardji Ahmad, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merspons terkait adanya laporan dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). 

Menurut dia, jangan sampai KPK membiarkan dugaan korupsi di KBN itu hanya karena tidak menjadi perhatian publik secara khusus. Sebagai lembaga penegak hukum, menurutnya, KPK harus mengkaji, mendalami dan menindaklanjuti setiap adanya laporan dugaan korupsi.

"Tentu KPK harus responsif. KPK tidak boleh diskriminasi untuk menindaklanjuti. Harus ada akuntabilitas publik. Artinya harus ada semacam laporan kepada pihak pelapor apa yang menyebabkan itu tidak ditindaklanjuti laporannya. Jangan sampai kemudian perkara itu bertele-tele tanpa kejelasan," kata Supardji kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Dia menjelaskan, ada beberapa kemungkinan kenapa KPK tidak segera memproses dengan cepat laporan dugaan korupsi di KBN. Di antaranya, menurut dia, bisa saja karena adanya intervensi dari pihak terlapor, kurangnya alat bukti dan tidak adanya keterlibatan pihak pejabat publik dalam kasus tersebut. 

"Jadi saya kira beberapa faktor itu mungkin saja berpengaruh terhadap penanganan sebuah perkara dalam hal pemberantasan korupsi. Dan biasanya suatu perkara kalau menjadi perhatian publik maka aparat penegak hukum atau KPK akan segera memproses. Tapi kalau itu sunyi dan senyap tidak menjadi konsen banyak orang, mungkin tidak tertlalu diprioritaskan," ujarnya. 

Supardji meminta kepada KPK agar tidak bertele-tele dalam menangani sebuah laporan. Menurutnya, KPK harus mencari solusi yang tepat sehingga perkara yang ditangani lembaga antirasuah tersebut tidak menumpuk dan semuanya bisa diselesaikan secara cepat. 

"Dicarikan solusinya. Apakah disebabkan karena kurangnya penyidik sebagai penyebab tidak dikajinya perkara, maka salah satu alternatifnya mengangkat penyidik independen supaya menambah SDM di KPK. Sehingga perkara itu bisa diselesaikan secara cepat," ungkapnya. 

Sementara itu, koordinator Devisi Korupsi Politik Indonesia Corription Watch Indonesia (ICW), Donal Fariz, mengatakan, secara umum KPK dapat melakukan akselerasi dengan kerja-kerja yang profesional dan transparan.

KPK, menurutnya, jangan hanya melihat jumlah perkara, tapi juga soal kualitas perkara yang harus diperhatikan. Dalam jangka pendek, lanjut dia, KPK dapat memaksimalkan tenaga SDM yang ada dalam menuntaskan perkara.  

"Semencara tahapan jangka panjang prioritaskan pada rekrutmen penyidik internal KPK sehingga tidak ada lagi ketergantungan jumlah maupun tenaga penyidik dari aparat pengegak hukum lainnya. inilah mungkin yang menjadi desain KPK ke depannya menuju rekrutmen penyidk internal KPK. sehingga lagi-lagi tidak ada lagi ketergantungan pada aparat hukum lainnya," kata Donal.

Kendati demikian, Donal menilai KPK tidak berwenang merekrut Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, merekrut JPU adalah kewenangan Jaksa Agung sebagai mana diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, ungkap Donal, KPK tak dapat merekrut, mendidik dan melatih JPU.

"Sementara kalau bicara penuntutan itu tidak hanya KPK, karena memang UU mengunci penuntutan itu berasal dari Kejaksaan Agung. Jadi KPK tidak bisa merekrut Jaksa Penuntut Umum sendiri atau tak bisa melatih Jaksa Penuntut Umum sendiri karena mekanismenya JPU itu diatur memang dari Kejaksaan Agung, tidak diberikan kewenangan kepada KPK merekrut, mendidik dan melatih sendiri," jelasnya. 

Untuk diketahui, dugaan korupsi di PT KBN pernah dilaporkan oleh Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Jakarta Utara (KBNU).

F-MAKI menduga ada dugaan korupsi sekitar 7,7 milik PT Karya Citra Nusantara (KCN), anak perusahaan KBN. Sementara KBNU menemukan 20 kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp64,1 miliar.

F-MAKI dan KBNU kemudian mendesak KPK agar segera memeriksa Direktur Utama KBN, Sattar Taba. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID