Home » Fokus

KPK Dievaluasi atau Diamputasi?

print this page Kamis, 14/9/2017 | 23:25

ILUSTRASI: RILIS.ID/Akbar Pathur

IDRUS Marham, Sekjen DPP Partai Golkar, berjalan tergesa-gesa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (11/9/2017) pagi. Berbatik putih, Idrus didampingi rombongan tim advokasi dan pengacara Setya Novanto, Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang tengah berstatus tersangka korupsi KTP elektronik (e-KTP).

Idrus datang atas nama Setya Novanto. Dia bermaksud menyampaikan surat keterangan dokter kepada pimpinan KPK. Novanto beralasan tidak bisa memenuhi pemanggilan KPK. Ketua DPR RI ini sedang menderita sakit gula, kata Idrus. Karena itu dia menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siloam, Jakarta.

Rencananya, pemeriksaan Novanto hari ini akan menjadi yang perdana dalam kasus penyelidikan korupsi e-KTP. Sebelumnya, Juli lalu KPK juga memanggil Novanto untuk bersaksi atas Andi Narogong, tersangka lain dalam perkara tersebut. Saat itu Novanto juga mangkir dengan alasan sakit.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP pada 17 Juli lalu. Dia diduga terlibat mengatur proyek yang diduga merugikan negara hingga sebesar Rp2,3 triliun. Ketua KPK mengaku sudah memeriksa 108 saksi untuk menyelidiki keterlibatan Novanto dalam kasus ini.

Rekomendasi Pansus Angket
Rencana pemeriksaan Novanto Senin lalu, bersamaan dengan jadwal rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III DPR RI. Dalam forum tersebut, beberapa anggota pansus hak angket KPK ikut hadir, walaupun mereka bukan anggota Komisi 3 DPR. Sehingga forum RDP menjadi bernuansa lebih tajam kepada KPK.

Bekerja sejak akhir Mei lalu, Pansus hak angket KPK sendiri sudah menyampaikan 11 poin temuan sementara. Di antaranya:

1. Dari Aspek kelembagaan. KPK bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia di kritik dan diawasi, serta menggunakan opini media untuk menekan para pengkritiknya. 

2. Kelembagaan KPK dengan argumen independennya mengarah kepada kebebasan atau lepas dari pemegang cabang-cabang kekuasaan negara. Hal ini sangat mengganggu dan berpotensi terjadinya abuse of power dalam sebuah negara hukum dan Negara demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 

3. KPK yang dibentuk bukan atas mandat Konstitusi akan tetapi UU No. 30 Tahun 2002 sebagai tindak Ianjut atas perintah Pasal 43 UU 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan yang ketat dan efektif dari lembaga pembentuknya (para wakil rakyat) di DPR secara terbuka dan terukur. 

4. Lembaga KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK belum bersesuaian atau patuh atas azas-azas yang meliputi azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK. 

5. Dalam menjalankan fungsi koordinasi, KPK cenderung berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan esksistensi, jati diri, kehormatan dan kepercayaan publik atas lembaga-lembaga negara, penegak hukum. KPK lebih mengedepankan praktek penindakan melalui pemberitaan (opini) daripada politik pencegahan. 

6. Dalam hal fungsi supervisi, KPK Iebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi dan mengarahkan kemban instansi Kepolisian dan Kejaksaan. KPK cenderung ingin menjadi lembaga yang tidak hanya di Pusat tapi ingin mengembangkan jaringan sampai ke daerah. Yang sesungguhnya KPK dibentuk lebih pada Fungsi Koordinasi dan Supervisi. Adapun penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Iebih pada fungsi berikutnya atau "trigger mechanism".

7. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan. Didapatkan bebagai praktek tekanan, ancaman, bujukan dan janji-janji. Bahkan juga didapatkan kegiatan yang membahayakan fisik dan nyawa. Pencabutan BAP dipersidangan, kesaksian palsu yang direkayasa, hal-hal itu terjadi dan kami dapatkan. Ke depan tentunya hal-hal itu perlu ada langkah-langkah perbaikan. 

8. Terkait dengan SDM Aparatur KPK, kembali KPK dengan argumen independennya, merumuskan dan menata SDM nya yang berbeda dengan unsur aparatur pada Iembaga negara pada umumnya yang patuh dan taat kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Aparatur Negara lainnya seperti UU Kepolisian, UU Kejaksaan. 

Berbagai temuan yang resmi inipun dilengkapi dengan pernyataan bernada sumbang terhadap KPK. Di antaranya yang paling keras disampaikan oleh anggota Pansus Henry Yosodiningrat, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menurutnya, dari hasil penyelidikan pansus, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama. "Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry.

Balik Badan

Namun dinamika di dalam Pansus seolah mereda setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan pada Minggu (10/9/2017). Saat itu, Jokowi menegaskan dirinya tak akan sama sekali membiarkan KPK diperlemah. Jokowi memilih kata diperlemah, yang berarti Presiden sudah melihat adanya upaya jelek untuk terus memperlemah lembaga anti-rasuah itu.

Tidak hanya Presiden, tapi juga Wapres Jusuf Kalla menempuh sikap tegas yang serupa. Dia menegaskan bahwa pemerintah tak ingin mencampuri urusan atau wewenang lembaga lembaga superbody itu. Bahkan, JK ingin kelembagaan KPK diperkuat.

"Pemerintah dalam posisi ingin mempertahankan bahkan ingin KPK lebih kuat. Jika ingin membekukan KPK tentunya harus mengubah undang-undang," kata Wapres disela-sela lawatannya ke Astana, Kazakhstan, Sabtu (9/9/2017). Dia mengatakan, pemerintah tetap menjaga independensi dan tidak mau mencampuri urusan internal KPK. Namun diharapkan lembaga tersebut akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan tetap solid.

Belakangan Henry Yoso pun menngklarifikasi pernyataannya. Dia berdalih ucapannya itu bukan sikap resmi Pansus dan bukan pendirian PDIP, melainkan hanya pendapat pribadinya sendiri.

Banyak anggota Pansus yang hingga sekarang masih terus menyerang atau menyudutkan KPK dengan berbagai dalih atau alibi misalnya ada penyidik yang tidak profesional, ada pula penyidik yang "main mata" dengan tersangka koruptor hingga ada ketidaktertiban prosedur dan administrasi di dalam tubuh KPK.

Siapapun juga di Tanah Air bisa saja berkata hampir tidak ada satu pun kantor pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif yang betul-betul 100 persen bersih atau suci. Mengingat peribahasa warisan masa lalu yang berbunyi "kalau ada tikus di dalam lumbung padi" maka yang harus dibasmi atau dibunuh adalah hanya tikusnya dan bukannya membakar seluruh lumbung itu.

Penulis Danial Iskandar

Tags:

fokuskorupsi e-ktppansus hak angketsetya novanto

loading...