logo rilis
KPK Dalami Aliran Dana Suap yang Diterima DPRD Sumut
Kontributor
Elvi R
10 April 2018, 07:00 WIB
KPK Dalami Aliran Dana Suap yang Diterima DPRD Sumut
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami terkait aliran dana suap yang diterima oleh para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari mantan Gubernur Jambi Gatot Pujo Nugroho.

Untuk mendalami hal itu, KPK pada Senin (9/4/2018) memeriksa 10 orang saksi anggota DPRD Provinsi Sumut untuk 38 tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Penyidik terus mendalami dugaan penerimaan-penerimaan dari Gubernur Sumut pada saat itu yang diduga mengalir kepada sejumlah anggota DPRD baik terkait dengan proses pembahasan anggaran ataupun terkait dengan fungsi-fungsi pengawasan yg dilakukan di Sumut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Menurut Febri, kasus tersebut merupakan pekerjaan yang cukup panjang bagi KPK karena sebelumnya telah ditetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Ada sekitar 12 orang tersangka yang juga sudah kami proses jadi pada tahap pertama kami proses para pimpinan DPRD, tahap kedua kami memproses para pimpinan fraksi, dan sekarang tahap tiga sekitar 38 orang yang kami proses adalah anggota DPRD yang diduga memiliki peran aktif dalam proses tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu mengaku dikonfirmasi soal hubungannya dengan 38 anggota DPRD Sumut yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Ditanya kenal atau tidak, itu saja," ucap Wagirin.

Namun, dia menyebut, tidak dikonfirmasi terkait mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam kasup tersebut.

"Tidak, tidak ada. Yang ditanya cuma kenal tidak sama ini, kenal tidak sama ini. Itu saja pertanyaannya. Kenal sama yang 38 ditanya, ada yang kenal ada yang tidak kenal," ungkap Wagirin.

Lebih lanjut, dia pun mengaku tidak mengetahui soal kasus suap di DPRD Sumut tersebut.

"Ketua DPRD kan baru satu tahun ini saya, itu kan kejadiannya 2012 sampai 2000 sekian sudah lama itu," ujarnya.

Soal 38 anggota DPRD yang baru saja ditetapkan KPK sebagai tersangka itu, Wagirin menyatakan kinerja DPRD Sumut tidak akan terganggu.

"Kalau saya pikir gini dari posisi anggota DPRD kan ada mekanisme. Saya pikir tidak terganggu lah tugas Ketua DPRD, Insya Allah," kata dia.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (3/4)telah menetapkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir soal penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)