logo rilis
KPK, Buzzer Orderan dan Pemberantasan Korupsi yang Letoy
Kontributor
RILIS.ID
07 April 2018, 12:18 WIB
KPK, Buzzer Orderan dan Pemberantasan Korupsi yang Letoy
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

Oleh Masinton Pasaribu
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan

ADANYA penyimpangan dan penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh oknum pentolan KPK bukan cerita baru. Selama ini geng oknum tersebut menutup rapi kebusukan-kebusukan yang dilakukan dengan memanfaatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi KPK. Serapi-rapinya kebusukan dikemas dan ditutupi pasti akan terendus dan terbongkar. Masalah waktu saja. Dan itu sudah menjadi hukum alam.

Pansus Angket KPK dibentuk oleh institusi DPR RI karena selama ini banyak laporan yang masuk dari masyarakat kepada Komisi III yang membidangi masalah Hukum, Keamanan dan HAM. Perihal adanya praktik penyimpangan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum KPK yang bekerja di luar koridor hukum acara pidana dengan memanfaatkan kesucian tugas atas nama pemberantasan korupsi.

Praktik pembocoran dokumen BAP (berita acara pemeriksaan), penggunaan anggaran KPK yang tidak sesuai peruntukannya (hasil temuan audit BPK), penyalahgunaan penyadapan, hingga merekayasa saksi palsu adalah segelintir fakta adanya tindakan penyimpangan dan kesewenang yang dilakukan oleh anasir KPK.

Ketidakprofesionalan kerja oknum di dalam KPK terpelihara rapi dengan memanfaatkan sentimen publik yang sesungguhnya bosan dengan perilaku korupsi.

Dalam pengamatan saya, modus operasi oknum bandit berjubah KPK ini bermain dengan menciptakan geng atau kelompok yang berjejaring di internal KPK maupun eksternal KPK.

Mereka jago memainkan teknik propaganda dengan menciptakan banyak buzzer-buzzer di eksternal, dengan cara online maupun offline. Target penggalangan eksternal adalah untuk membentuk opini dan persepsi ke publik bahwa yang dikerjakan oleh kelompok geng oknum bandit berjubah KPK ini selalu benar dan mutlak harus dibenarkan.

Sebaliknya, yang mengkritisi ketidakprofesionalan oknum tersebut akan dirisak oleh buzzer-buzzer yang dimobilisasi akun-akun anonim sosial media dengan tuduhan antipemberantasan korupsi dan prokoruptor.

Buzzer-buzzer offline digerakkan untuk aksi unjuk rasa segelintir orang atas nama masyarakat seakan-akan membela KPK dengan tagline: Save KPK.

Cara-cara usang kerja KPK yang mengedepankan penindakan kasus di bawah Rp1 miliar, hanya berupa reality show yang tidak menghasilkan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam 3 tahun ini peringkat pemberantasan korupsi Indonesia di level internasional mengalami penurunan, dari peringkat 90 menjadi 96. Peringkat pemberantasan korupsi negara Indonesia di Asean kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, Brunei bahkan dikalahkan oleh negara Timor Leste.

Selama 15 tahun keberadaan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi abai membangun sistem pencegahan korupsi. Gagal mengembalikan kerugian negara sebesar-besarnya sesuai amanat UU Tipikor.

Pemberantasan korupsi yang cuma mengandalkan penindakan dengan mengabaikan aspek pencegahan adalah kegagalan KPK dalam membangun sistem pemberantasan korupsi di negara kita.

Bukankah mencegah lebih baik dibanding mengobati?


500
komentar (0)