logo rilis
KPK Buka Peluang Periksa Petinggi Tower Bersama dan Protelindo
Kontributor
Tari Oktaviani
07 Mei 2018, 11:25 WIB
KPK Buka Peluang Periksa Petinggi Tower Bersama dan Protelindo
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami suap izin pendirian menara Telekomunikasi di Mojokerto yang diketahui berujung suap. Setidaknya, penyidik berpeluang memanggil jajaran petinggi PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk dan ‎PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

Ini lantaran untuk mendapatkan keterangan dari hasil geledah yang dilakukan tim KPK beberapa waktu lalu. Pasalnya, dari penggeledahan kantor pusat PT Tower Bersama, di Menara BCA Lantai 43, 53, dan 55 jalan MH Thamrin I Jakarta ‎dan Protelindo yang berada ‎di Menara BCA Lantai 43, 53, dan 55 jalan MH Thamrin I Jakarta, tim mengamankan sejumlah dokumen komunikasi yang terjadi melalui email yang terkait dengan kasus dugaan suap tersebut.‎

"Penyidik menduga ada bukti-bukti yang terdapat di sana, yang kita lakukan penyitaan tadi sejumlah dokumen perizinan di sana, kita akan lihat disana apakah dokumen perizinan tersebut punya keterkaitan secara langsung dengan 22 menara yang kami sedang usut saat ini," tutur Febri, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Febri sendiri enggan menyebut siapa saja petinggi dua perusahaan tersebut yang akan dimintai keterangan nantinya. Namun menurutnya, penyidik sudah memetakan siapa saja pihak yang dianggap punya pengetahuan dalam proses pengembangan kasus dugaan suap ‎terkait dengan pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kab Mojokerto Tahun 2015.

"Siapa yang akan diperiksa dan kapan pemeriksaan akan dilakukan nanti akan diinformasikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa ditetapkan secara resmi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia terkena dua kasus yang berbeda yakni dugaan penerimaan hadiah atau janji terkalt Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya.

Selain Mustafa, dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan Menara Telekomumkasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, KPK juga menetapkan Ockyanto (OKY) selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya (OW) selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo).

"MKP selaku Bupatl Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016- 2021 diduga menerima hadiah atau janji dari OKY selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan OW selaku Direktur Operasi PT. Profesional Telekomunlkasi Indonesia (Protelindo) terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunlkasi dI Kabupaten Mojokerto Tahun 2015," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Adapun dugaan hadiah atau janji (suap) yang diterima oleh Bupati Mustofa terkait perizinan menara telekomunikasi ini adalah sekitar Rp2,7 Miliar.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)