logo rilis

KPK Bantah Lakukan Pembangkangan Birokrasi
Kontributor
Tari Oktaviani
02 Juni 2018, 20:56 WIB
KPK Bantah Lakukan Pembangkangan Birokrasi
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi menilai tuduhan yang menyebut KPK melakukan pembangkangan birokrasi dengan mengirimkan surat kepada Presiden tentan Rancangan KUHP (RKUHP) tidaklah tepat. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK wajib menyampaikan pandangan kepada Presiden jika memang ada risiko terhadap pemberantasan korupsi.

"KPK menyampaikan pada Presiden dan sejumlah pihak terkait dengan proses pembahasan UU agar dapat dipahami risiko pelemahan terhadap pemberantasan korupsi jika RKUHP seperti sekarang dipaksakan pengesahannya," kata Febri di Jakarta, Sabtu (2/6/2018).

Menurutnya, upaya-upaya untuk melemahkan KPK sudah sering terjadi. Hal ini juga ditemukan saat UU tindak pidana korupsi hendak direvisi dengan adanya pembatasan umur dan kewenangan KPK.

"Sedangkan kali ini, karena KPK percaya Presiden memiliki itikad baik mendukung pemberantasan korupsi, maka wajar jika Presiden perlu mengetahui apa pandangan KPK. Karena itulah surat tersebut dikirim," paparnya.

Dengan demikian, KPK sebagai penegak hukum yang selama ini menjadi instansi yang ditugaskan UU memberantas korupsi dipandangnya wajib menyampaikan jika ada sesuatu yang memiliki risiko melemahkan KPK.

"Kami percaya Presiden tidak dalam posisi ingin melemahkan KPK ataupun pemberantasan korupsi. Karena itulah, agar KUHP yang ingin disahkan tersebut tidak justru menjadi kado yang membahayakan pemberatasan korupsi atau bahkan bisa menguntungkan pelaku korupsi," tegasnya.

Editor: Yayat R Cipasang


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)