logo rilis
KPK Bantah Ada Protes Internal Penarikan Penyidik Polri
Tari Oktaviani
18 April 2018, 10:54 WIB
KPK Bantah Ada Protes Internal Penarikan Penyidik Polri
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, membantah pihaknya batal menarik kembali seorang penyidik Polri dikarenakan ada konflik internal. Menurutnya, keputusan untuk menunda penarikan seorang penyidik Polri bernama AKBP Muhammad Irhamni dikarenakan ada beberapa masukan.

"Prosesnya diskusi di internal KPK. Jadi pimpinan sudah terbiasa untuk mendengar masukan-masukan sebelum keputusan diambil," katanya, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Beberapa masukan diantaranya menyangkut peraturan di KPK yang membatasi penyidik tidak tetap dalam kurun waktu hanya 10 tahun. Irhamni sendiri sudah bekerja menjadi penyidik di KPK selama 10 tahun sehingga perlu dipertimbangkan aturan mengangkat kembali penyidik dari Korps Bhayangkara itu.

"Memang ada proses rekrutmen sebelumnya terhadap salah satu penyidik yang dikembalikan ke polri karena sudah 10 tahun di KPK namun tidak dilakukan pengangkatan sampai dengan saat ini jadi pimpinan sudah memutuskan tidak  mengangkat yang bersangkutan sebagai penyidik karena ada masukan dan proses diskusi di internal yang meminta untuk dibahas kembali penerapan PP manajemen SDM KPK," ungkapnya.

Untuk jalan keluarnya, Pimpinan dikatakan Febri telah mmemerintahkan biro hukum untuk lakukan kajian yang lebih komprehensif terkait kepegawaian di KPK ini agar menjadi dasar ke depannya.

"Apakah benar maksimal 10 tahun atau ditugaskan kembali untuk kemudian melakukan proses rekrutmen seperti hal nya calon pegawai yang lain. Itu yang akan diperjelas dasar hukumnya," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih membutuhkan penyidik Polri, Muhammad Irhamni untuk mengusut skandal korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Memang ada kebutuhan (perekrutan kembali Irhamni). Terus terang yang bersangkutan sudah meneliti kasus BLBI sudah tiga tahun, sehingga bisa naik (penyidikan)," kata Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Agus berujar, Irhamni menjadi salah satu orang yang paham betul konstruksi perkara korupsi penerbitan SKL BLBI. Sehingga, pihaknya masih membutuhkannya.

"Kami kan memerlukan pengetahuan yang sangat khusus, transfer of knowledge dari yang bersangkutan ini yang sebetulnya. Kenapa terjadi rekrutmen begitu, karena kebutuhannya sangat spesifik," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya saat ini masih menunda penarikan Muhammad Irhamni untuk kembali bekerja d‎i KPK. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK paling lama empat tahun, dan hanya dapat diperpanjang‎ satu kali dengan skema 4-4-2 sehingga totalnya 10 tahun.

"Kan ada dua pendapat, katanya yang sudah ‎bertugas 10 tahun tidak boleh masuk (lagi di KPK). Nah pendapat lain boleh. Oleh karena itu, karena ada dua pendapat yang berseberangan, makanya ini kita tunda," ungkapnya.

Terkait itu, KPK akan mengkaji dulu boleh tidaknya pegawai negeri yang sudah bertugas selama 10 tahun kembali dipekerjakan di KPK. "Dikaji oleh temen biro hukum, yang akan ajak ahli dari luar, yang benar pendapat yang mana," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerbitan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesi‎a (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Syafruddin diduga telah merugikan keuangan negara sekira Rp4,58 Triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)