logo rilis

KPK Banding Putusan Kasus Korupsi Politisi Golkar Ini...
Kontributor
RILIS.ID
03 Desember 2019, 17:30 WIB
KPK Banding Putusan Kasus Korupsi Politisi Golkar Ini...
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banding atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan terdakwa politikus partai Golkar Markus Nari. Menurut KPK, uang pengganti yang harus dibayar oleh Markus Nari lebih besar.

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Febri menyampaikan, dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut, tuntutan uang pengganti yang dikabulkan baru berjumlah US$400ribu. Uang ini merupakan uang yang diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Statisiun TVRI Senayan. Sedangkan dugaan penerimaan lain, yaitu US$500ribu saat ini tidak diakomodir dalam Putusan tingkat pertama tersebut.

"Penuntut Umum KPK cukup meyakini dugaan penerimaan dari Andi Narogong melalui Irvanto di ruang Rapat Fraksi Golkar tersebut terbukti di pengadilan. Oleh karena itu, KPK mengajukan banding. Karena KPK cukup meyakini, seharusnya terdakwa terbukti menerima US$900ribu atau setara lebih dari Rp12 Milyar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara,"ungkapnya.

Dalam kasus ini KPK juga berharap penanganan kasus korupsi KTP Elektronik ini dapat membongkar secara maksimal bagaimana persekongkolan aktor politik dan birokrasi dalam “mengkondisikan” sejak awal proyek triliunan rupiah tersebut sejak tahap penyusunan anggaran, perencanaan proyek hingga implementasi. Apalagi KTP elektronik adalah sesuatu yang sangat vital bagi administrasi kependudukan dan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

"Dukungan dari semua pihak untuk pekerjaan panjang ini sangat dibutuhkan," tutupnya.

Diketahui, Markus Nari divonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Markus dinyatakan bersalah memperkaya diri sendiri US$400 ribu dari proyek e-KTP.

Markus Nari dinilai terbukti menerima uang US$ 400 ribu dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Perbuatan Markus juga dinilai terbukti menguntungkan orang lain dan korporasi.

(Tari Oktaviani)

 

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID