logo rilis
KPK Apresiasi PN Jaksel soal Kasus RJ Lino
Tari Oktaviani
18 Mei 2018, 07:18 WIB
KPK Apresiasi PN Jaksel soal Kasus RJ Lino
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak gugatan penyidikan kasus dugaan korupsi Pelindo II dengan tersangka mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. 

Menurut KPK, penolakan gugatan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) itu menjadi penting guna menuntaskan kasus tersebut.

"Secara tegas penolakan eksepsi dan menyatakan tidak menerima seluruh permohonan yang diajukan ini penting karena hakim menegaskan tidak ada yang dikenal dengan penghentian secara materil," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Ia mengatakan, pihaknya masih terus mengusut dugaan korupsi Pelindo II sebab sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa KPK tidak berwenang menghentikan kasus.

Ia menyampaikan, sepanjang proses penyidikan kasus ini pihaknya pun telah memeriksa 55 orang saksi. Dari keterangan para saksi dari berbagai unsur itu lah yang kemudian menjadi langkah tindaklanjut KPK.

"Prinsipnya KPK menangani kasus itu harus secara hati-hari dan juga kami harus sangat yakin dengan bukti-bukti yang ada sampai ditingkatkan ke proses yang lebih lanjut," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya menolak gugatan MAKI terhadap KPK. MAKI menggugat KPK atas penyidikan kasus Pelindo II yang menjerat RJ Lino.

Hakim tunggal Achmad Guntur yang memimpin jalannya sidang memutuskan bahwa materi pemohonan yang diajukan MAKI di luar kewenangan Hakim Praperadilan. Keputusan itu merujuk kepada Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

KPK menetapkan Dirut Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.

RJ Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC. 

Atas perbuatannya, Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini ditangani KPK sejak Desember 2015 silam, namun pengusutan kasus dugaan korupsi di Pelindo II itu belum juga rampung bahkan penyidik belum menahan RJ Lino. Dia yang kini menjadi Komisaris PT JICT terakhir diperiksa penyidik pada 5 Februari 2016 lalu.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)