logo rilis

KPK Apresiasi Ditolaknya Eksepsi Kasus BLBI Terhadap BDNI oleh Hakim
Kontributor
Tari Oktaviani
01 Juni 2018, 18:15 WIB
KPK Apresiasi Ditolaknya Eksepsi Kasus BLBI Terhadap BDNI oleh Hakim
Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi atas ditolaknya nota keberatan atau eksepsi terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, dengan demikian kasus BLBI terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) ini masuk ke tahap baru.

"Dengan putusan hakim yang menyatakan tidak menerima eksepsi terdakwa SAT di kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), maka kami pandang persidangan ini akan masuk pada babak baru," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (1/6/2018).

Menurutnya dengan ditolaknya eksepsi ini maka dakwaan jaksa penuntut umum KPK semakin jelas dan sah di mata hukum. Sebab, tudingan bahwa KPK tidak bisa mengusut kasus ini karena masuk ke ranah perdata menjadi terbantahkan.

"Bahkan yang menggunakan dalih bahwa kasus ini perdata, sedang ada gugatan lain yang berjalan, termasuk audit kerugian keuangan BPK yang dikatakan tidak sah, semua terbantahkan," kata Febri.

Ia pun mengatakan, setelah ini Jaksa akan menguraikan kasus ini dalam persidangan. Bahkan nantinya akan dihadirkan beberapa saksi yang dianggap bisa membuktikan dakwaan KPK.

"Kami harap pengungkapan kasus BLBI ini dikawal bersama. Kita akan melihat bagaimana negara dirugikan di balik kerumitan istilah dan proses pengambilan kebijakan di bidang ekonomi dan Perbankan," kata Febri.

Sebelumnya eksepsi terdakwa kasus dugaan suap dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung ditolak oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan bahwa perkara mantan Ketua BPPN itu masih menjadi ranah pidana tindak pidana korupsi bukan perdata seperti yang dimaksud oleh kuasa hukum Syafruddin.

"Menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya," kata ketua majelis hakim Yanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Hakim tidak sependapat dengan tim kuasa hukum Syafruddin yang menyatakan kasus ini harus ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Hakim, tidak ada alasan hukum dalam keberatan pihak terdakwa.

"Terhadap keberatan itu majelis hakim tidak sependapat, bahwa pengadilan tata usaha baru berwenang tata usaha negara sebelum ada proses penilaian. Keberatan dimaksud tidak ada alasan hukum dan tidak dapat diterima," papar hakim


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)