logo rilis
KPK Akan Fokus Penegakan Hukum ke Korporasi Korupsi
Kontributor
Tari Oktaviani
15 April 2018, 11:00 WIB
KPK Akan Fokus Penegakan Hukum ke Korporasi Korupsi
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, pihaknya kerap kesulitan mengambil pengembalian uang kerugian negara dalam beberapa kasus korupsi. 

Oleh karena itulah ke depan, KPK juga fokus ke penegakan hukum terhadap korporasinya.

Seperti yang dilakukan KPK, yang menetapkan BUMN PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati, menjadi tersangka korupsi.

"Kalau kita pakai instrumen hukum orang aja. Uang pengganti harta kekayaannya tidak akan mencukupi kerugian negara yang dialami. Oleh karena itu korporasi nya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ke depan, KPK, polisi dan jaksa bila fokus pada tindak pidana korporasi bisa jauh lebih baik ke depan," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, di Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Ia berujar, setidaknya ada beberapa faktor di mana perusahaan akan dimintai pertanggungjawaban oleh KPK. 

Hal ini termaktub dalam Pasal 20 UU tindak pidana korupsi dan peraturan Mahkamah Agung (MA), pidana korupsi terkait tanggung jawab korporasi.

"Tanggung jawab pidana korporasi bisa dimintakan pada suatu korporasi apabila yang melakukannya itu pengurusnya. Lalu, akibat perbuatan itu korporasinya mendapat keuntungan dari situ. Jadi itu syarat korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban," paparnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korupsi korporasi. 

Kedua korporasi itu diproses dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 hingga 2011.

Menurut KPK, kedua korporasi tersebut, melalui Heru Sulaksono selaku Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang Iain, atau suatu korporasi terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN TA 2006-2011 dengan nilai proyek sekitar Rp793 miliar. 

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)