logo rilis
KPK Akan Buat Tim Khusus Awasi Bengkulu
Kontributor
Tari Oktaviani
17 Mei 2018, 11:07 WIB
KPK Akan Buat Tim Khusus Awasi Bengkulu
KPK. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerjunkan tim khusus untuk mengawasi Bengkulu. Langkah itu diambil, karena banyak kepala daerah setempat yang terjerat korupsi.

"Kita sepakat untuk buat tim khusus Bengkulu, dengan harapan supaya tidak terjadi hal yang sama. Jadi atensinya, kalau ada tim tersendiri di sana, supaya enggak berulang kali," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Hingga kini KPK baru membuat sembilan kor wilayah untuk diawasi. Salah satunya Bengkulu. Diharapkan tak ada lagi kepala daerah di Bengkulu yang terjerat kasus korupsi pascaterbentuknya tim khusus.

"Harapannya juga, ini pencegahan terintegrasi dengan mereka di sana. Bukan berarti mereka enggak menindak. Harapannya, mereka lebih ketahui, apakah ada tindak pidana korupsinya di sana. Tapi yang paling utama, kan, bukan tindakan represifnya, tapi tindakan pencegahan," jelasnya.

KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istirnya Lily Maddari sebagai tersangka kasus dugaan suap, beberapa waktu lalu.

Baru-baru ini, status sama dikenakan kepada Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, karena diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan infrastruktur pada 2018. Istrinya Hendrati dan keponakannya pun menjadi tersangka, lantaran terlibat kasus sama.

"KPK lihat peran anggota keluarga mendukung dalam kegiatan ini. Ada istri dan keponakan yang menerima uang tersebut," kata Basaria, Rabu (16/5). Keponakan Mahmud, Nursilawati merupakan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan.

Politisi partai Perindo Bengkulu itu, diduga menerima suap dari kontraktor Juhari sebesar Rp98 juta. Suap terkait lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Nilai suap bagian dari komitmen fee Rp112 juta atau 15 persen dari total nilai lima proyek sebesar Rp750 juta.

Atas perbuatannya sebagai penerima suap, Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pada 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Juhari selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)