logo rilis
KPK: Ada Peluang TPPU di Kasus Garuda
Kontributor
Tari Oktaviani
22 Maret 2018, 10:13 WIB
KPK: Ada Peluang TPPU di Kasus Garuda
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat oleh Rolls Royce kepada PT Garuda Indonesia dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, saat ini pihaknya sedang mendalami perbuatan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo selaku Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Grup ke TPPU.

"Bisa saja kalau itu. Pendalaman that's right tapi nanti kalau sudah pasti, pasti kita umumkan itu," katanya di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Basaria menegaskan, perusahaan MRA milik Soetikno juga ditelaah apakah benar menyembunyikan hasil korupsi ke dalam aset perusahaan. 

Menurutnya, yang terpenting di tahun ini KPK gencar menjerat tersangka tidak hanya perseorangan, tetapi perusahaan.

"Prinsipnya sih kita sekarang kalau masukkan korporasi dengan TPPU, hampir semua nanti 2018 ini akan kita coba. Jadi tidak dua kali lagi, tidak terpisah lagi sepanjang arah ke sana ada, nanti mungkin sekaligus ya masukkan korporasi dan pencucian uangnya," ungkapnya.

Dalam kasus ini, mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Soetikno Soedardjo selaku Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Grup sekaligus Beneficial Owner Connaught Intenational ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. 

Keduanya disinyalir telah melakukan tindak pidana korupsi dengan perusahaan Rolls Royce dan Airbus terkait pengadaan mesin dan pesawat untuk PT Garuda Indonesia.

Emirsyah Satar diduga telah menerima suap dari Soetikno dalam bentuk uang dan barang dari Rolls Royce. 

Emiryah Satar diduga menerima 1,2 juta Euro dan US$180 ribu atau setara Rp20 miliar sedangkan barang yang diterima senilai US$2 juta dan tersebar di Singapura dan Indonesia.

Atas dugaan itu, Emirsyah Satar sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Soetikno selaku pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)