logo rilis
KPAI Sebut, Peraturan Pemberitaan Kekerasan Anak Banyak Dilanggar
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
12 April 2018, 11:50 WIB
KPAI Sebut, Peraturan Pemberitaan Kekerasan Anak Banyak Dilanggar
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti di diskusi di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/4/2018). FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin

RILIS.ID, Jakarta— Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengatakan, masih banyak media yang melanggar aturan dalam memberitakan kasus kekerasan pada anak. Padahal, aturan dalam pemberitaan itu sudah ada dalam undang-undang. 

"Identitas anak, anak korban atau anak saksi itu kan sudah jelas tidak boleh diungkap. Itu ada di undang-undang pasal 19," kata Retno dalam diskusi di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Tak hanya itu, ujar Retno, media juga kerap menyebutkan nama sekolah sampai alamat lengkap korban anak. Bahkan, nama kampung juga diurai secara lengkap oleh media tersebut. 

"Di pasal 19 itu ada sanksi. Bisa dipidana penjara minimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Ini membahayakan keluarga dan anak," ujar Retno. 

Dia menilai, dampak dari pemberitaan media itu bisa berakibat buruk bagi masa depan anak seumur hidupnya. Karena menurutnya, berita itu bisa diakses terus menerus oleh siapa pun. 

"Beberapa kasus pelecehan seksual bahkan korban itu diusir dari kampung akibat dari pemberitaan. Berapa kasus korban mencabut laporan dan memilih berdamai. Kasusnya kemudian tidak dilanjutkan. Karena ketakutan keluarga korban," ungkapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 19 disebutkan, identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tak boleh diungkap. Hal itu meliputi nama, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lainnya yang bisa mengungkapkan jati diri anak tersebut. 

Editor: Elvi R


500
komentar (0)